Samarinda, VivaNusantara – Bendera Borneo Raya yang muncul di sejumlah titik di Kalimantan dinilai bukan sekadar persoalan simbol, melainkan cermin kekecewaan sebagian masyarakat terhadap persoalan ketidakadilan yang dirasakan daerah.
Namun, di tengah kritik tersebut, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur menegaskan satu sikap: aspirasi boleh disuarakan, tetapi persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap dijaga.
Tampak Bendera Borneo Raya dan poster protes ketidakadilan pemerintah terbentang di dinding flyover, Samarinda, Kaltim.
Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang dianggap belum mendapatkan keadilan.
“Walaupun kita kecewa, marah dan kita tidak dianggap, kita tetap tegaskan bahwa kita tetap Merah Putih,” tegas Hendrik melalui pesan WhatsApp kepada media, Senin (17/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi munculnya Bendera Borneo Raya di sejumlah lokasi di Kaltim, termasuk kawasan flyover persimpangan Jalan Juanda–Kadrie Oening–AW Syahranie–Pembangunan.
Kemunculan bendera tersebut juga disertai sejumlah tulisan bernada kritik, seperti “Kaltim Kaya Tapi? Hasilnya ke Pulau Jawa” dan “Merdeka Tapi Palsu.”
Menurut Hendrik, simbol-simbol tersebut tidak muncul tanpa latar belakang. Ada keresahan masyarakat Kalimantan mengenai pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam hingga sejauh mana masyarakat daerah merasakan manfaat dari kekayaan yang dihasilkan wilayahnya.
Kekecewaan serupa, kata dia, juga dirasakan sebagian tokoh adat Kaltim.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum adanya keterwakilan tokoh adat Kaltim dalam jajaran kementerian maupun Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), meski Ibu Kota Nusantara berada di wilayah Kalimantan Timur.
“Ini bagian dari rasa kecewa yang berkembang di masyarakat dan tokoh adat,” ujarnya.
Bukan Perang dengan Indonesia
Meski memahami munculnya keresahan tersebut, DAD Kaltim mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi tindakan yang justru memecah persaudaraan.
Menurut Hendrik, memperjuangkan kepentingan Kalimantan tidak harus ditempatkan berseberangan dengan kepentingan Indonesia.
Sebaliknya, pemerintah pusat dinilai perlu lebih serius mendengar suara daerah, terutama terkait pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam serta keterlibatan masyarakat dan tokoh adat dalam kebijakan strategis.
“Kecewa boleh, marah boleh, tetapi jangan sampai kita kehilangan persaudaraan. Kita tetap bisa memperjuangkan keadilan untuk Kalimantan, tanpa meninggalkan Indonesia. Kita tetap Merah Putih,” katanya.
Hendrik mengungkapkan, sikap tersebut juga telah disampaikan ketika DAD Kaltim mendapat komunikasi dari unsur Intel Polda Kaltim, Intel TNI dan jajaran Polres terkait dinamika Bendera Borneo Raya serta informasi mengenai rencana pengibaran Bendera Borneo Bersatu.
DAD Kaltim, lanjutnya, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tertib dan bertanggung jawab.
Pesan untuk Pemerintah Pusat
DAD Kaltim berharap pemerintah tidak hanya melihat fenomena Bendera Borneo Raya sebagai persoalan simbol atau atribut.
Menurut Hendrik, munculnya simbol-simbol tersebut semestinya dibaca sebagai pesan politik dan sosial dari daerah yang merasa belum sepenuhnya didengar.
“Aspirasi masyarakat harus dijawab melalui kebijakan yang memberikan rasa keadilan dan penghargaan terhadap daerah,” ujarnya.
Ia pun mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, kata Hendrik, justru harus menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menyampaikan kritik secara konstruktif.
“Sebesar apa pun kekecewaan terhadap pemerintah, persatuan, perdamaian dan keutuhan NKRI harus tetap menjadi pijakan bersama,” pungkasnya.(*)
Editor : TW
