Samarinda, VivaNusantara – Berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah, kini menuai berbagai sorotan. Terlebih di sejumlah daerah ditemukan kasus siswa yang keracunan hingga ditetapkan sebagai Kasus Luar Biasa (KLB).
Meski di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belum ditemukan kasus serupa. Namun berkaca dari kejadian makanan berulat di SMA Negeri 13 Samarinda, kini pasokan bahan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu mendapat perhatian serius.
Kepala SMAN 13 Samarinda, Jarnuji Umar mengatakan MBG yang didistribusikan di sekolahnya sempat bermasalah. Kualitas pasokan bahan bakunya dikeluhkan karena ditemukan ulat yang pada sayur dari hidangan MBG.
“Ulat keluar dari sayurnya, tapi cuma 1 ompreng yang bermasalah, yang lain aman,” terang Jarnuji.
Persoalan ini pun mendapat atensi dari Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim Jaya Mualimin. Ia menekankan, makanan yang tidak dikonsumsi tepat waktu justru berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Seperti jenis makanan berkuah maupun berbahan basah memiliki daya tahan terbatas. Bila dibiarkan terlalu lama, kualitasnya cepat menurun.
“Umumnya makanan harus sudah habis dalam kurun waktu empat jam. Jika lewat dari itu, risiko pertumbuhan bakteri meningkat dan bisa menimbulkan penyakit,” terang Jaya, Selasa (30/9/2025).
Bukan tanpa dasar. Ia mencontohkan kasus di Samarinda, ketika sejumlah siswa mengeluhkan sakit perut setelah menyantap makanan MBG yang sempat dibiarkan hingga setelah Salat Jumat.
“Karena makanan sudah tidak segar lagi, efeknya jadi tidak nyaman di lambung,” ujarnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Dinkes Kaltim kini menerapkan pengawasan berlapis. Penjamah makanan diberikan pelatihan mulai dari pemilihan bahan, teknik pengolahan, hingga cara distribusi yang benar. Setiap dapur penyedia juga diwajibkan menyerahkan sampel menu sebelum dibagikan ke sekolah.
Selain itu, layanan kesehatan di tingkat pertama disiagakan untuk mengantisipasi dugaan keracunan. Puskesmas diposisikan sebagai garda terdepan, sementara rumah sakit disiapkan sebagai rujukan apabila kasus meningkat hingga masuk kategori KLB.
“Setiap minggu kami juga menerima laporan rutin dari puskesmas, termasuk potensi KLB seperti keracunan makanan,” tambahnya.
Diskes juga menyoroti risiko alergi yang bisa muncul meski sifatnya individual. Menurut Jaya, alergi berbeda dengan makanan basi yang berisiko bagi semua orang.
Dari sisi pasokan, pemerintah memastikan pemanfaatan bahan pangan lokal seperti telur, sayuran, hingga ikan gabus (haruan). Langkah ini tidak hanya menjamin kandungan gizi lebih baik, tetapi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar.
Selain itu pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Pangan, untuk memperkuat rantai distribusi agar bahan pangan terjaga dari aspek sanitasi, cara penyimpanan, hingga kualitas gizi yang dihasilkan.
“Keselamatan pangan adalah prioritas utama. Jangan sampai niat baik untuk meningkatkan gizi anak justru terganggu oleh kelalaian dalam pengelolaan makanan,” pungkas Jaya.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
