Samarinda, VivaNusantara – Kebijakan penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Samarinda, memunculkan beragam respons dari masyarakat dan pelaku usaha. Sebagian warga menilai kebijakan ini memperparah situasi, terutama terkait kemacetan, parkir, hingga penurunan omset usaha.
Salah satu suara keberatan datang dari Ko Aming, pemilik Usaha Dagang (UD) Jaya Muncul Mandiri, yang mengaku merasakan langsung dampak kebijakan ini terhadap usahanya.
“Omset kami turun cukup signifikan sejak diberlakukan SSA. Kalau pendapatan menurun, tentu karyawan juga terancam. Selain itu, akses distribusi barang jadi lebih sulit karena kendaraan harus memutar jauh. Kami mohon ada solusi, salah satunya dengan membuka dua jalur kembali untuk masa uji coba dua minggu, sambil dievaluasi bersama,” pinta Ko Aming.
Ia menambahkan, kemacetan yang kerap dijadikan alasan pemberlakuan SSA sebenarnya tidak selalu terjadi. “Macet biasanya hanya saat ada acara besar, seperti pesta atau tradisi ziarah kubur. Kalau hari biasa relatif lancar,” ujarnya.
Ia bersama warga lainnya berharap pemerintah memberi kesempatan agar dua jalur dibuka kembali, setidaknya sementara.
Keluhan ini pun sampai ke DPRD Kota Samarinda. Melalui Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pihaknya berperan sebagai fasilitator yang menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah.
“Surat pengaduan masyarakat kami terima pada 26 September, dan hari ini langsung kami tindaklanjuti dengan rapat hearing,” ungkap Deni, dalam rapat dengar pendapat (RDP), di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor DPRD Samarinda, Selasa (30/9/2025).
Ia menilai, Dishub Samarinda telah memaparkan alasan pemberlakuan SSA di Jalan Abul Hasan. Salah satunya karena dua jalur sebelumnya menimbulkan penumpukan kendaraan, parkir liar, hingga kepadatan yang dikategorikan cukup parah.
“Pak Manalu (Kepala Dishub Samarinda) sudah menjelaskan lewat data dan simulasi, mengapa kebijakan SSA perlu diambil. Namun kami juga tidak bisa menutup mata, karena masyarakat menyampaikan banyak keluhan, mulai dari penurunan omset, persoalan parkir, hingga adanya kecelakaan akibat kendaraan melaju lebih cepat ketika jalan dijadikan satu arah,” jelasnya.
Deni memastikan aspirasi ini tidak berhenti pada rapat pertama. Sehingga, pihaknya akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan perwakilan warga, Dishub Samarinda, hingga dinas terkait lainnya untuk merumuskan opsi terbaik.
“Kami ingin Jalan Abul Hasan benar-benar tertata, nyaman, dan aman. Aspirasi masyarakat harus tetap kita akomodasi, tapi di sisi lain aturan lalu lintas juga wajib dijalankan. Karena itu, solusi harus dicari bersama, bukan sekadar siapa menang atau kalah,” tutup Deni.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
