Samarinda, VivaNusantara — Polemik dugaan intervensi politik dalam proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim kembali menjadi perhatian publik. Dugaan ini menguat setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menolak hasil akhir seleksi. Mereka menilai keputusan tersebut cacat prosedur dan diambil tanpa koordinasi yang semestinya.
Ia menegaskan proses seleksi berjalan objektif dan transparan tanpa ruang intervensi, termasuk dari lingkungan politik.
Faisal mempersoalkan tudingan manipulasi nilai, terutama pada tahap Computer Assisted Test (CAT). Menurutnya, sistem tersebut tidak dapat diutak-atik karena nilai muncul otomatis dari jawaban peserta.
“Bagaimana mau intervensi kalau CAT? Komputer yang keluarkan nilai, langsung saat itu juga. Kalau merasa dimainin, bawa orangnya ke sini, lihatkan nilainya,” tegas Faisal, Selasa 25 November 2025.
Ia menilai sebagian keluhan muncul dari peserta yang belum siap menerima hasil.
“Kita sering dituduh tidak fair, padahal banyak yang tidak siap kalah. Kalau ada bukti silakan, jangan hanya gosip,” ujarnya.
Begitu juga terkait peserta dari partai politik, Faisal menjelaskan bahwa aturan tetap memperbolehkan mereka mendaftar selama belum memasuki proses pelantikan.
“Sama seperti orang ikut tes pegawai. Kalau belum lulus, masa disuruh resign? Kasihan kalau tidak lulus, non-job jadinya. Dan menurut saya aturan begini berlaku juga di seluruh daerah,” jelasnya.
Sehingga ia menegaskan peserta terpilih tetap wajib mundur dari keanggotaan partai sebelum dilantik, dan hal tersebut akan diawasi Timsel. Sebab hal ini menurutnya sudah sesuai dengan aturan yang tetapkan oleh pusat.
“Kalau sejak mendaftar dilarang, nanti tidak ada yang mau ikut,” tegasnya.
Sorotan lain muncul pada tahap psikotes. Faisal menegaskan penilaian dilakukan lembaga profesional, yakni Fakultas Psikologi UMKT, bukan oleh Timsel.
“Kalau hasil tes menyatakan seseorang tidak layak, masa saya bilang layak? Itu kan ilmiah. Kami tidak punya kewenangan mengubah hasil,” paparnya.
Hasil psikotes bersifat pribadi, namun peserta dapat mempublikasikan nilainya jika diizinkan secara tertulis.
“Silakan bikin surat pernyataan, siap dipublish. Kalau ikhlas, saya umumkan, jangan nanti marah,” katanya.
Diketahui saat ini timsel telah menyerahkan 21 nama kepada DPRD Kaltim untuk mengikuti fit and proper test. Seluruh keputusan diambil bersama lima anggota Timsel. Bahkan ia juga meyakini hasil keputusan telah ditandatangani bersama
“Tidak ada ketua yang menentukan sendiri. Kami kolektif kolegial,” imbuhnya.
Sehingga ia menilai kritik harus disampaikan dengan dasar yang jelas.
“Kalau mau protes, yang di luar 21 silakan datang. Bikin pernyataan, nilai akan kami buka. Tapi jangan malu kalau nilainya rendah,” ujarnya.
Di satu sisi, ia pun mengingatkan DPRD agar memastikan calon terpilih tidak lagi berstatus kader partai saat proses pelantikan. Sebab saat Surat Keputusan (SK) diteken oleh kepada daerah, maka seluruh anggota KPID harus bersih dari embel-embel partai.
“Semua harus bersih, tidak boleh ada yang masih jadi anggota partai. Itu tanggung jawab semua pihak sesuai aturan,” sebut Faisal.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi PKB DPRD Kaltim menyatakan keberatan atas proses pengambilan keputusan di internal DPRD. Wakil Ketua DPRD sekaligus Bendahara Fraksi PKB, Yenni Eviliana, menyebut koordinasi di Komisi I tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Iya, fraksi PKB tidak menyetujui atau tidak menganggap fair hasil dari keputusan KPID kemarin,” ujarnya.
Sebagai unsur pimpinan, ia juga merasa tidak dilibatkan dengan layak dalam proses tersebut.
“Sebagai unsur pimpinan saya juga merasa tidak ada koordinasi yang dilakukan,” pungkas Yenni.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
