Samarinda, VivaNusantara – Keluhan warga soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan akhirnya ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Samarinda. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, menyatakan Pemkot telah menindaklanjuti serangkaian pengaduan publik, terutama soal PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), lewat mekanisme pemeriksaan lapangan dan digitalisasi layanan.
“Kami tampung semua laporan. Tim kami turun cek ke lapangan untuk melihat di mana persoalannya, kenapa terjadi, dan bagaimana solusinya. Setelah itu kita bahas hasilnya,” kata Marnabas, Rabu (24/9/2025).
Marnabas mengungkapkan sebagian besar pengaduan warga berkisar pada ketidaksesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) dan perbedaan klasifikasi zona sehingga warga merasa ‘terlambat’ atau ‘terbebani’ kenaikan PBB. Ada pula permintaan keringanan khusus untuk wajib pajak yang berasal dari lansia atau pensiunan.
“Kalau ada yang sudah pensiun dan meminta keringanan, itu ada ketentuannya. Selama tidak melanggar aturan, kita bisa beri diskresi,” ujarnya.
Pemkot Samarinda juga memperpanjang program diskon hingga Oktober karena antusiasme masyarakat dinilai tinggi. Untuk menindaklanjuti keluhan, Pemkot membentuk tim verifikasi yang kini telah bergerak ke lima kecamatan.
“Kita punya sekitar 300 petugas pendata. Tim ini mengecek data, apakah luasnya benar, apakah ada perubahan bangunan, dan sebagainya. Data itu harus mendekati kebenaran karena kondisi terus berubah, ada kelahiran, kematian, migrasi,” terang Marnabas.
Ia mengakui kerap terjadi kebingungan di lapisan staf mengenai alur pelaporan. Oleh sebab itu pemerintah kini membuka beragam kanal aduan, datang langsung ke UPTD, lewat telepon, serta platform pengaduan resmi.
“Kalau ada WA masuk ke saya, ya kita tindaklanjuti. Yang penting masyarakat tidak merasa terhenti,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
