Samarinda, VivaNusantara – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (4/11/2026).
Aksi jilid II yang melibatkan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat tersebut merupakan kelanjutan demonstrasi pada 21 Oktober 2026. Massa menilai sejumlah tuntutan yang sebelumnya disampaikan belum mendapat respons konkret dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Dalam aksi tersebut, situasi sempat diwarnai ketegangan antara massa demonstran dan aparat kepolisian. Massa bahkan menumpahkan sayuran busuk di area halaman dan tangga depan Kantor Gubernur Kaltim sebagai bentuk protes.
Koordinator lapangan (Korlap) GERAM, Wira Saguna Abyasa Harahap, mengatakan aksi kembali digelar karena pihaknya belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, komunikasi yang telah dilakukan dengan humas Pemprov Kaltim belum menghasilkan kepastian terkait tindak lanjut tuntutan mereka.
“Hal yang mendasari kami turun hari ini adalah karena kemudian pemerintah atau Pemprov Kaltim tidak memberikan jawaban-jawaban yang konkret dan jawaban-jawaban yang kami inginkan setelah kami melaksanakan aksi pada 21 Oktober kemarin,” kata Wira kepada wartawan.
Dalam demonstrasi kali ini, GERAM kembali membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penindakan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan, serta perusahaan yang dinilai melanggar kewajiban reklamasi tambang.
Massa juga menyoroti persoalan pemadaman listrik bergilir, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta meminta evaluasi sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Gratispol.
Selain itu, GERAM menuntut pemberian kompensasi bagi masyarakat yang mengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla.
GERAM juga mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud maupun Wakil Gubernur Seno Aji saat massa mendatangi kantor gubernur.
Wira menilai setidaknya salah satu dari kedua pimpinan daerah tersebut seharusnya hadir menemui demonstran untuk memberikan penjelasan langsung atas tuntutan yang disampaikan.
“Setidaknya gubernur atau wakil gubernur menemui kami. Kalau mereka nggak ada sama sekali artinya mereka takut sama kami,” tegasnya.
Ia menambahkan, respons yang diterima selama ini dinilai masih sebatas janji tanpa kejelasan realisasi. Bahkan, hingga aksi jilid II berlangsung, GERAM mengaku belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.
“Hal-hal yang diberikan adalah janji-janji yang tidak pasti. Dan hari ini kami juga tidak mendengar atau mendapat jawaban yang kami inginkan sama sekali,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, tanggapan Pemprov Kaltim terkait tuntutan GERAM masih perlu dikonfirmasi.(*)
Editor : TW
