Samarinda, VivaNusantara.id– Perkara dugaan korupsi pertambangan JMB Grup di wilayah Separi, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar terkait konstruksi hukum dan penghitungan kerugian keuangan negara.
Penasihat Hukum (PH) terdakwa Ginarsa Tandinegara, Sabri Noor Herman, menilai terdapat persoalan serius dalam pendekatan yang digunakan untuk membangun perkara tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penghitungan kerugian negara oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencapai sekitar Rp6,858 triliun.
Menurut Sabri, persoalan utamanya terletak pada dugaan pencampuradukan dua rezim hukum berbeda, yakni hukum pertanahan terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan hukum pertambangan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Hal itu disampaikan Sabri saat memberikan keterangan kepada awak media di sela menunggu persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Senin (9/11/2026).
Ia mempertanyakan ketepatan penentuan objek kerugian negara. Sebab, apabila pokok persoalan yang dipersoalkan adalah pemanfaatan tanah HPL tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan, penghitungan kerugian semestinya terlebih dahulu diarahkan pada nilai pemanfaatan tanah tersebut.
Namun, berdasarkan keterangan auditor BPKP dalam persidangan, penghitungan justru menggunakan nilai produksi atau penjualan batubara dari wilayah yang disebut berada dalam irisan HPL dan IUP.
“Pertanyaan mendasarnya, jika yang dipersoalkan adalah penggunaan tanah HPL tanpa persetujuan, mengapa yang dihitung justru nilai produksi batubara? Kita harus membedakan objek hukum dan akibat ekonominya,” ujar Sabri.
Tiga Persoalan Fundamental
Sabri mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan fundamental dalam perkara tersebut.
Pertama, pencampuradukan rezim hukum pertanahan dengan hukum pertambangan. Kedua, ketepatan metodologi penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPKP. Ketiga, ketidaktepatan menentukan objek kerugian apabila permasalahan yang didalilkan berkaitan dengan penggunaan tanah HPL tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan.
Menurutnya, ketiga persoalan tersebut harus diuji secara cermat karena memiliki konsekuensi berbeda terhadap pembuktian tindak pidana maupun penentuan besaran kerugian negara.
IUP Bukan Hak Atas Tanah, HPL Bukan Izin Tambang
Dalam persidangan, Ahli Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Muhammad Iqbal Mandala Putra, menerangkan bahwa IUP berkaitan dengan kewenangan melakukan kegiatan usaha pertambangan terhadap mineral dan batubara.
Sementara hak atas tanah permukaan merupakan ranah hukum pertanahan yang harus diselesaikan tersendiri dengan pemegang hak.
Keterangan tersebut, kata Sabri, sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata dan hukum perseroan, Dr. Faizal Kurniawan, yang menegaskan bahwa IUP bukan merupakan izin hak atas tanah, melainkan izin melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah yang telah ditentukan.
Dengan demikian, terdapat dua hubungan hukum yang tidak boleh disamakan.
Pertama, hubungan negara dengan pemegang IUP terkait kewenangan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan batubara.
Kedua, hubungan antara pemegang izin pertambangan dengan pemegang hak atas tanah terkait penggunaan dan pemanfaatan permukaan tanah untuk kegiatan pertambangan.
“Keduanya memiliki objek, dasar hukum, kewenangan, serta konsekuensi hukum yang berbeda,” jelasnya.
Sabri menegaskan, persoalan belum diselesaikannya hak penggunaan HPL tidak serta-merta menghapus keberadaan IUP atau menjadikan seluruh hasil produksi sebagai hasil pertambangan tanpa izin.
Sebaliknya, keberadaan IUP juga tidak menghilangkan kewajiban perusahaan menyelesaikan hak penggunaan tanah.
Karena itu, menurutnya, persoalan administrasi pertanahan dan legalitas kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu ditempatkan pada konstruksi hukum masing-masing.
Rp6,858 Triliun Dihitung dari Produksi Batubara
Sorotan paling tajam diarahkan pada metode penghitungan kerugian negara oleh auditor BPKP.
Berdasarkan keterangan auditor di persidangan, penghitungan dilakukan dengan menghitung nilai produksi atau penjualan batubara dari area yang menurut hasil audit berada pada irisan HPL, kemudian dikurangi pembayaran royalti.
Dalam tabel laporan audit yang dibacakan di persidangan, nilai penjualan sebelum royalti disebut mencapai sekitar Rp7,246 triliun. Setelah dikurangi royalti sekitar Rp387,765 miliar, diperoleh angka sekitar Rp6,858 triliun.
Sabri menilai angka tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan pendekatan produksi dan penjualan batubara, bukan hasil penilaian atas nilai tanah HPL ataupun kerugian ekonomi akibat penggunaan tanah tanpa persetujuan.
“Nilai penjualan batubara tidak otomatis identik dengan keuntungan bersih perusahaan. Apalagi, tidak otomatis identik pula dengan kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kegiatan pertambangan melibatkan berbagai komponen biaya, mulai dari eksplorasi, pengupasan tanah penutup (overburden removal), penggalian, pengangkutan, pengolahan, pemeliharaan peralatan, tenaga kerja, bahan bakar hingga pembangunan infrastruktur.
Namun, berdasarkan keterangan auditor, biaya produksi atau Harga Pokok Produksi (HPP) tidak diperhitungkan sebagai pengurang. Demikian pula sejumlah komponen lainnya, seperti PPh, PPN, iuran tetap dan jaminan reklamasi.
Auditor juga disebut mengakui tidak memeriksa laporan keuangan ketiga perusahaan secara utuh serta tidak melakukan konfirmasi langsung secara menyeluruh kepada PT JMB, PT ABE, dan PT KRA.
Bagi Sabri, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan angka yang digunakan untuk menggambarkan kerugian keuangan negara.
Asal Batubara dalam Pengapalan Dipertanyakan
Persoalan berikutnya menyangkut keterlacakan asal batubara.
Sabri mengungkapkan, auditor BPKP menerangkan bahwa data produksi yang digunakan berasal dari pit-pit yang berdasarkan klarifikasi berada di area HPL.
Namun, data produksi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh batubara yang dijual atau dikapalkan berasal dari lokasi yang dipersoalkan.
Bahkan, auditor disebut mengakui bahwa pada tahap penjualan dan pengapalan, asal batubara tidak dapat ditelusuri secara pasti.
Menurut Sabri, keterlacakan harus dibuktikan mulai dari lokasi produksi, persediaan di stockpile, proses pencampuran batubara, pengangkutan hingga pengapalan.
Tanpa pembuktian rantai produksi dan distribusi yang memadai, terdapat risiko ketidaktepatan dalam menghubungkan nilai penjualan dengan lokasi produksi yang menjadi objek perkara.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Dalam penghitungan kerugian negara, validitas data, ketepatan objek, dan kepastian jumlah kerugian merupakan hal mendasar,” katanya.
Persetujuan 17 Oktober 2012, Data Produksi Tak Dipisahkan Bulanan
Sabri juga menyoroti penggunaan data produksi tahunan untuk periode 2009 hingga 2012.
Menurutnya, auditor mengakui sebagian data produksi yang digunakan berbentuk total tahunan, bukan data bulanan. Akibatnya, auditor tidak dapat memisahkan secara rinci nilai produksi berdasarkan periode waktu.
Padahal, terdapat peristiwa penting berupa diterbitkannya persetujuan pemanfaatan sebagian area HPL oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 17 Oktober 2012.
Dalam persidangan, ahli keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA, menerangkan bahwa hasil penambangan setelah legalitas dan izin diperoleh secara sah, menurut pendapatnya, tidak dapat dimasukkan sebagai komponen kerugian negara.
Kondisi tersebut, kata Sabri, mengharuskan pemisahan periode sebelum dan sesudah persetujuan dilakukan secara cermat.
“Jika data produksi hanya tersedia dalam bentuk tahunan, bagaimana auditor memastikan bahwa seluruh produksi dalam tahun tersebut benar-benar berasal dari periode ketika izin belum diperoleh?” ujarnya.
Ia juga menilai keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban individual. Sebab, penghitungan agregat selama beberapa tahun tidak serta-merta dapat dibebankan kepada seseorang yang hanya menjabat pada sebagian periode.
HPL Belum Tercatat sebagai BMN
Persoalan lain yang disoroti adalah status administrasi HPL 01 Separi.
Sabri menyebut auditor BPKP mengakui bahwa HPL tersebut belum tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada saat audit dilakukan.
Auditor juga disebut tidak mengetahui secara spesifik regulasi mengenai bagaimana menghitung atau mengubah objek yang belum tercatat sebagai BMN menjadi BMN.
Menurut Sabri, status administrasi aset, subjek pemegang hak, pencatatan BMN, dan bentuk kerugian yang diklaim harus dijelaskan secara terang.
Terlebih, penghitungan auditor tidak menggunakan valuasi HPL maupun nilai pemanfaatan tanah.
“Jika kerugiannya adalah hilangnya nilai pemanfaatan tanah, mengapa tidak dilakukan penilaian atas tanah tersebut? Jika yang diklaim adalah hilangnya batubara sebagai kekayaan negara, harus dibuktikan tersendiri dasar hukum yang menjadikan produksi tersebut sebagai pengambilan kekayaan negara tanpa hak,” ujarnya.
Standar Actual Loss Harus Dibuktikan
Dalam persidangan, auditor BPKP menjelaskan bahwa actual loss merupakan kerugian yang benar-benar telah terjadi, berbeda dengan potential loss yang masih berupa perkiraan atau kemungkinan.
Auditor juga menerangkan bahwa penghitungan kerugian harus didasarkan pada bukti yang cukup, relevan, dan kompeten.
Namun, Sabri menilai sejumlah keterbatasan yang diakui auditor perlu diuji lebih jauh. Di antaranya, tidak dapat menelusuri asal batubara pada tahap pengapalan, tidak memiliki data bulanan untuk sebagian periode, tidak memeriksa laporan keuangan perusahaan secara utuh, tidak menghitung biaya produksi, serta tidak melakukan konfirmasi langsung secara menyeluruh kepada ketiga perusahaan.
Auditor juga disebut mengakui bahwa data dan bukti diperoleh dari dan bersama penyidik.
Bagi Sabri, penggunaan istilah actual loss tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa angka yang dihasilkan telah memenuhi standar kerugian negara yang nyata dan pasti.
“Status actual loss harus dibuktikan melalui validitas objek, ketepatan data, hubungan sebab akibat, serta metodologi penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, angka sekitar Rp6,858 triliun masih perlu diuji berdasarkan seluruh fakta persidangan,” katanya.
Keterangan Ahli dan Persoalan Konstruksi Hukum
Persidangan juga menghadirkan ahli keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA, yang menerangkan bahwa kekayaan alam yang dikuasai negara merupakan aset potensial negara.
Menurut pendapat ahli, pengambilan bahan tambang tanpa izin dapat menimbulkan kerugian negara berupa hilangnya aset tambang maupun kerusakan lingkungan.
Namun, Sabri menekankan bahwa pendapat mengenai penambangan tanpa izin harus diuji dalam konteks legalitas perizinan usaha pertambangan, termasuk keberadaan IUP.
Di sisi lain, auditor BPKP disebut mengakui bahwa Kementerian Transmigrasi tidak memiliki hak atas batubara, sementara objek yang dikelola kementerian adalah HPL 01 Separi.
Karena itu, menurutnya, hak pengelolaan tanah dan penguasaan negara atas kekayaan alam harus dibedakan berdasarkan objek serta dasar hukumnya masing-masing.
Sabri juga mengutip keterangan ahli Hukum Administrasi Negara, Ahmad Wali, yang menerangkan bahwa penerbitan keputusan administrasi harus memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi.
Dalam penerbitan KP atau IUP, menurut keterangan ahli tersebut, diperlukan pemeriksaan dan verifikasi data yuridis maupun kondisi faktual di lapangan, termasuk kemungkinan adanya penguasaan instansi pemerintah lain.
Keterangan ini, kata Sabri, menunjukkan bahwa persoalan tumpang tindih HPL dan IUP juga perlu dilihat dari aspek administrasi pemerintahan, termasuk proses penerbitan izin, penyampaian data pertanahan, dan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh instansi terkait.
“Hukum pidana korupsi tidak boleh menjadi instrumen untuk mengubah setiap persoalan administrasi pertanahan menjadi kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis tanpa pembuktian yang tepat mengenai objek dan nilai kerugiannya,” tegasnya.
Apa Sebenarnya yang Hilang dari Keuangan Negara?
Sabri menyebut, pada akhirnya terdapat dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam perkara HPL 01 Separi.
Pertama, apabila negara dirugikan karena tanah HPL digunakan tanpa persetujuan, berapa nilai kerugian yang benar-benar timbul dari penggunaan tanah tersebut?
Kedua, apabila negara dirugikan karena batubara diambil tanpa izin pertambangan, apakah telah dibuktikan bahwa pengambilan tersebut tidak memiliki dasar perizinan yang sah dan berapa nilai kekayaan negara yang benar-benar hilang?
“Kedua hal tersebut tidak boleh dicampur menjadi satu angka tanpa metode penghitungan yang dapat diuji,” ujarnya.
Menurut Sabri, perbedaan antara nilai penjualan batubara, keuntungan perusahaan, nilai pemanfaatan tanah, dan kerugian keuangan negara bukan sekadar persoalan istilah. Perbedaan tersebut menentukan ketepatan objek kerugian dan validitas angka yang diajukan dalam perkara.
Ia menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya tumpang tindih antara HPL dan IUP, melainkan apakah tumpang tindih tersebut telah dibuktikan sebagai pengambilan kekayaan negara tanpa hak dan apakah metode penghitungan BPKP benar-benar mengukur kerugian yang timbul dari perbuatan yang didakwakan.
“Menghitung nilai batubara yang diproduksi tidak otomatis sama dengan menghitung kerugian akibat penggunaan tanah tanpa persetujuan. Keadilan tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran hukum, tetapi juga menuntut agar seseorang tidak dipidana berdasarkan penghitungan kerugian yang keliru dalam menentukan objek, metode, maupun dasar hukumnya,” pungkas Sabri.(TW)
Editor : TW
