Samarinda, VivaNusantara – Sorotan publik terhadap masuknya nama Hijrah Mas’ud, adik kandung Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, dalam struktur Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) akhirnya dijawab langsung oleh orang nomor satu di Kaltim itu.
Rudy menegaskan, keberadaan sang adik di dalam TAGUPP bukan untuk mengambil keputusan strategis ataupun mengatur organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, Hijrah hanya bertugas mengawal percepatan program dan memastikan pelaksanaan agenda berjalan sesuai target.
“Dia tidak untuk menentukan, apalagi memerintahkan kepada OPD-OPD, tidak. Dia hanya mengawal saja,” ujar Rudy saat berbincang dengan awak media di Hotel Atlet Samarinda, Kamis (23/4/2026).
Rudy, yang akrab disapa Harum, tidak membantah hubungan keluarga tersebut. Ia menyebut Hijrah selama ini memang menjadi sosok yang mendampinginya sejak masih berjuang di level DPR RI hingga terpilih sebagai gubernur.
“Memang adik saya. Dari memperjuangkan di DPR sampai terpilih menjadi gubernur, ibu Hijrah selalu mendampingi saya,” katanya.
Menurut Rudy, posisi Hijrah dibutuhkan karena dirinya kerap berada di Jakarta untuk urusan pemerintahan maupun koordinasi strategis. Dalam situasi itu, ada sejumlah tugas yang menurutnya lebih efektif dijalankan oleh orang yang benar-benar dipercaya.
“Nanti yang urus di sini siapa? Karena ada hal-hal yang sifatnya privasi, logistik, atau mandat yang tidak bisa diwakilkan,” jelasnya.
Ia bahkan membandingkan situasi tersebut dengan hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang selama ini dikenal ikut mendampingi dalam berbagai urusan strategis.
“Sama juga Pak Hashim begitu. Itu memang hak prerogatif,” tegas Rudy.
Meski begitu, Rudy menolak anggapan adanya praktik nepotisme. Ia menilai persoalan baru muncul jika Hijrah ditempatkan sebagai aparatur sipil negara atau menduduki jabatan struktural tanpa prosedur resmi.
“Kecuali ibu Hijrah tiba-tiba jadi ASN, dilantik jadi kepala dinas tanpa proses, nah itu salah,” tandasnya.
Pernyataan Rudy dipastikan belum menutup perdebatan. Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, keterlibatan keluarga dalam lingkar kekuasaan tetap menjadi isu sensitif yang akan terus diawasi publik.(*)
Editor : TW
