Samarinda, VivaNusantara – Gonjang-ganjing seleksi Komisioner KPID Kaltim akhirnya pecah ke permukaan. Di tengah sorotan publik atas kualitas lembaga penyiaran, Fraksi PKB DPRD Kaltim maju paling depan menyuarakan kegelisahan itu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, menegaskan pihaknya menemukan rangkaian kejanggalan mulai dari tahapan seleksi yang dinilai tak lengkap hingga keraguan terhadap independensi peserta yang diloloskan.
“Banyak bagian dari prosesnya yang tidak dituangkan secara terang ke publik maupun ke internal DPRD. Ketika mekanisme seleksi tidak berjalan secara utuh, hasilnya tentu patut diragukan. Kami akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ungkap Yenni, Senin (8/12/2025).
PKB mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme internal, namun tidak menemukan penyelesaian yang dianggap sepadan dengan bobot persoalan. Fraksi menilai bahwa diam atau menunggu hanya akan membiarkan standar seleksi lembaga publik semakin merosot.
Disampaikan Yenni, keputusan menggugat ke PTUN merupakan langkah untuk memastikan bahwa proses rekrutmen pejabat publik memiliki ukuran yang adil dan dapat diuji secara terbuka.
“Kami tidak menargetkan siapa lolos atau tidak. Yang kami perjuangkan adalah proses yang benar. Kalau proses saja sudah kabur, bagaimana publik bisa percaya pada lembaga penyiaran kita?” katanya.
PKB akan mengajukan gugatan begitu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim mengenai penetapan komisioner KPID diterbitkan. SK ini akan menjadi prasyarat agar gugatan dapat didaftarkan secara sah ke PTUN.
“Begitu SK turun, fraksi sudah siap membawa ini ke PTUN. Itu langkah yang paling memungkinkan untuk mengoreksi kekeliruan,” tutup Yenni.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
