VivaNusantara – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), program pendataan ekonomi nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi riil dunia usaha di Indonesia.
Deklarasi dan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, sekaligus deklarasi petugas sensus untuk menjaga kualitas dan integritas informasi, dilaksanakan di Ruang Arutala, Gedung Bapperida Kota Samarinda, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda, Saefudin Zuhri, jajaran kepala OPD, para camat se-Kota Samarinda, jajaran Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, serta berbagai unsur pemangku kepentingan yang menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi di daerah.
Dalam deklarasi tersebut, para petugas sensus menyatakan komitmennya untuk menjalankan pendataan secara profesional, menjaga kerahasiaan data responden, serta memastikan setiap informasi yang dihimpun akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi data ekonomi nasional, termasuk di daerah.
“Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam membaca struktur ekonomi, melihat perkembangan sektor usaha, sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Karena itu, kualitas data menjadi prioritas utama kami,” ujar Mas’ud Rifai.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam membantu petugas di lapangan.
“Petugas kami hadir bukan sekadar mencatat angka, tetapi mengumpulkan gambaran nyata tentang denyut ekonomi masyarakat. Partisipasi aktif pelaku usaha sangat menentukan kualitas hasil sensus ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Samarinda, Supriyanto, memastikan seluruh tahapan pelaksanaan sensus di Samarinda telah dipersiapkan secara matang.
“Petugas sensus telah dibekali pelatihan teknis dan pemahaman etika pendataan. Kami juga menegaskan komitmen seluruh petugas untuk menjaga kualitas informasi, integritas, dan kerahasiaan data responden,” kata Supriyanto.
Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah kota hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat terjangkau.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar seluruh potensi ekonomi Kota Samarinda dapat tercatat dengan lengkap, cepat, dan akurat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Andi Harun menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan daerah di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang terus berubah.
“Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap situasi ekonomi global maupun nasional. Kita harus mampu beradaptasi dengan cepat. Karena itu, data menjadi sangat penting agar arah pembangunan tetap relevan dan kebijakan yang kita keluarkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Andi Harun.
Ia mengaku beberapa hari terakhir serius mencermati perkembangan ekonomi nasional, termasuk laporan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen. Menurutnya, angka tersebut harus benar-benar mencerminkan fondasi ekonomi yang kuat, bukan sekadar baik secara statistik.
“Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang cukup besar oleh belanja pemerintah, mencapai 21,81 persen. Ini menjadi sinyal penting bagi daerah agar lebih waspada membaca tren ekonomi dan menyiapkan langkah antisipatif,” ujarnya.
Andi Harun juga meminta seluruh perangkat daerah mulai menyiapkan strategi fiskal, termasuk alokasi bantuan sosial dan operasi pasar jika diperlukan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Secara khusus, ia menyampaikan pesan kepada Bappenda Kota Samarinda agar berhati-hati dalam menyusun kebijakan pendapatan daerah.
“Saya tegaskan, PBB jangan dinaikkan. Jangan sampai di tengah situasi ekonomi yang masih dinamis, masyarakat justru dibebani dengan kenaikan pajak. Pemerintah harus hadir memberi rasa aman, bukan menambah tekanan,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi instrumen penting untuk mengukur kondisi ekonomi daerah, termasuk membantu pemerintah memahami perkembangan inflasi dan daya tahan sektor usaha.
“Dengan data yang akurat, kita bisa mengetahui sektor mana yang tumbuh, mana yang perlu diperkuat, dan kebijakan apa yang harus segera diambil. Data yang kuat akan melahirkan kebijakan yang tepat,” katanya.
BPS menegaskan, hasil sensus ini akan menjadi fondasi penting untuk mendorong ekonomi nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Masyarakat dan pelaku usaha pun diimbau berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar kepada petugas sensus maupun melalui pengisian mandiri di platform resmi BPS.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar pendataan, tetapi langkah bersama untuk mencatat dan merancang masa depan ekonomi Indonesia.”(*)
Editor : TW
#VivaNusantara | #SensusEkonomi2026 | #MencatatEkonomiIndonesi#BPSKaltim
#BPSsamarinda
