Samarinda, VivaNusantara – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akibat penyesuaian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) akan berlaku menyeluruh, termasuk bagi DPRD Kota Samarinda.
“Semua akan mendapat efisiensi, baik Pemerintah Kota maupun DPRD. Pemangkasan akan dilakukan pada pos makan-minum dan perjalanan dinas,” ujar Andi Harun, Rabu (16/10/2025) disela-sela rapat koordinasi program pembangunan tahun 2026 bersama jajarannya di hotel Mercure, Samarinda.
Ia menegaskan, DPRD juga merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda, sehingga ikut terdampak dalam kebijakan efisiensi tersebut.
Namun demikian, Wali Kota menambahkan bahwa anggaran yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang tidak dapat diganggu atau dipangkas.
“Kecuali anggaran yang sudah diatur secara tegas dalam undang-undang untuk DPRD, itu tidak bisa kita sentuh,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini menjadi bagian dari langkah penyesuaian keuangan daerah menyusul berkurangnya transfer dana dari pusat, termasuk komponen TKD yang selama ini menjadi bagian penting dalam belanja daerah.
Seperti diketahui, rencana pemangkasan TKD yang dilakukan pemerintah pusat mulai berdampak serius pada keuangan daerah.
Dimana tahun 2026 mendatang, TKD Samarinda tercatat hanya sebesar Rp1,36 triliun, atau mengalami penurunan hampir separuh dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,59 triliun.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Samarinda masih cukup signifikan mencapai 8,62 persen.
Penulis : Ain
Editor: TW
