Jakarta, VivaNusantara – Menyikapi suhu politik yang memanas belakangan ini, pimpinan DPR RI akhirnya menjadwalkan rapat bersama ketua fraksi-fraksi untuk menindaklanjuti aspirasi publik yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Agenda yang berlangsung Kamis (4/9/2025) ini disebut akan menjadi ruang evaluasi sekaligus penyatuan sikap politik di parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pertemuan tersebut akan membahas secara menyeluruh berbagai poin yang disuarakan masyarakat selama gelombang aksi 25–31 Agustus.
“Kita akan lakukan rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi agar bisa menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco usai menerima audiensi sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025) dilansir dari CNN.
Dasco menjanjikan pihaknya akan berkomitmen mempercepat langkah evaluasi, termasuk soal transparansi dan tunjangan anggota dewan yang banyak dipertanyakan publik. Ia membantah anggapan bahwa DPR baru kali ini membuka ruang dengar aspirasi. Menurutnya, mekanisme serap aspirasi sudah berjalan melalui alat kelengkapan dewan (AKD).
Terkait aksi massa yang sempat ricuh, Dasco mengaku DPR sebenarnya berencana menemui langsung pengunjuk rasa. Namun, kondisi di lapangan tidak memungkinkan. “Begitu kita mau keluar, suasana sudah tidak kondusif karena ada penumpang gelap yang menunggangi aksi,” katanya.
Adapun 17+8 Tuntutan Rakyat lahir dari koalisi sipil sebagai respon atas gelombang demonstrasi pekan lalu. Mereka menuntut 17 poin segera dipenuhi sebelum 5 September, mulai dari penghentian kriminalisasi demonstran, investigasi kematian Affan Kurniawan, transparansi anggaran, hingga jaminan upah layak bagi buruh.
Sementara delapan poin lainnya dipatok sebagai agenda jangka panjang hingga Agustus 2026. Di antaranya reformasi DPR dan partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembenahan sektor perpajakan, kepolisian, dan ketenagakerjaan. Tekanan publik ini dipandang sebagai momentum penting untuk menguji sejauh mana komitmen DPR dalam mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
