Samarinda, VivaNusantara – Beredarnya buku bertajuk ‘Mengubah Nasib’ yang mengisahkan perjalanan hidup Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud terus, kini menjadi polemik berkepanjangan. Di tengah upaya pemerintah daerah yang sedang ikat pinggang lantaran harus menghemat anggaran, justru muncul dugaan pemaksaan pembelian buku tersebut ke sekolah-sekolah.
Dari informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan, pihak sekolah diminta membayar Rp3 juta untuk 20 eksemplar buku itu. Namun lantaran ramai menjadi sorotan publik, akhirnya tidak ada lagi pihak percetakan yang menawarkan buku ini.
“Alhamdulillah viral. Jadi 20 buku di sekolah nde jadi dibayar, gratis. Awal datang tegeknya kayak preman, tapi akhirnya gara-gara viral tidak jadi bayar,” ujar salah satu sumber, Kamis (5/9/2025).
Namun, kondisi ini justru memunculkan pertanyaan baru, jika sekolah tidak jadi membayar, lalu siapa yang menanggung biaya pembelian buku tersebut. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk mewajibkan sekolah membeli buku tersebut.
Ia menyebut, rekomendasi yang ia berikan hanyalah berdasarkan penilaian pribadi, bukan kebijakan resmi dinas. “Saya sudah baca buku itu sejak lama, bahkan sebelum jadi plt. Menurut saya isinya bagus dan bisa jadi bacaan motivasi. Jadi ketika ada kepala sekolah yang menghadap saya, saya sarankan saja. Itu pribadi saya, bukan kewajiban. Tidak ada WA atau statement saya untuk meminta dibeli, tidak ada sama sekali,” ujar Armin.
Ia juga membantah adanya isu penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk membeli buku karya Ketua DPRD tersebut. “Saya tidak tahu kalau ada angka-angka seperti itu disebut. Saya hanya ingin buku itu jadi referensi, jadi saya rekom ke mereka. Tidak ada permintaan dari pihak lain juga. Saya jalankan tugas sebagai Plt Kadisdik dengan transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Armin mengaku awalnya hanya menerima satu eksemplar buku dari Hasanuddin Mas’ud. Karena menilai isinya bagus, ia kemudian meminta tambahan lima eksemplar lagi. Dari situlah, penulis buku disebut berinisiatif melakukan cetak ulang.
Namun, pernyataan ini justru memunculkan tanda tanya baru. Jika benar dilakukan pencetakan ulang, dari mana biaya produksi itu ditanggung. Apalagi, buku ini dinilai banyak pihak tidak relevan dengan kebutuhan sekolah.
Salah satu narsumber yang dirahasiakan namanya, melihat respon dari Armin justru memunculkan kecurigaan. Apakah hal ini memang menjadi usulan murni dari Disdikbud Kaltim.
“Atau ini sekadar upaya “menjilat” demi memperkuat posisinya sebagai kandidat Kadisdik definitif yang kini masih kosong,” terangnya.
Kritik lainnya juga muncul dari kalangan sekolah yang merasa terbebani. “Di tengah situasi efisiensi, justru disarankan membeli buku yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan sekolah. Karena Bosda dan Bosnas sudah diambil alih Disdik, sekolah merasa berat membayar, tapi akhirnya terpaksa karena ada telepon dari oknum dinas,” ungkap sumber yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, pengamat hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menegaskan praktik semacam ini sama sekali tidak bisa dibenarkan.
“Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan bisnis buku itu dilakukan. Mau bukunya ketua DPR, mau bukunya gubernur, bahkan bukunya dewa sekalipun, tidak bisa dijual di sekolah,” kata Herdiansyah.
Ia menilai situasi ini rawan benturan kepentingan. “Ada dugaan tawar-menawar, karena yang menjual adalah orang yang punya kapasitas, pengaruh, dan otoritas, dalam hal ini Ketua DPRD yang juga saudara gubernur. Sementara Plt Kadisdik jangan-jangan ada tukar-guling demi kepentingan politik pencalonan Kadis definitif,” jelasnya.
“Sekolah harus steril dari praktik seperti ini. Jangan sampai ada tindakan abusif, menyalahgunakan jabatan demi bisnis pribadi, apalagi dibungkus dengan relasi politik,” pungkasnya.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
