Oleh: Eko Ernada
Pengamat Politik dan Komunikasi Publik
Beberapa waktu terakhir, ruang publik Kalimantan Timur diwarnai oleh serangkaian isu yang menyoroti kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Rudy–Seno). Mulai dari polemik pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar, hingga menguatnya persepsi tentang dinasti politik dalam lingkar kekuasaan daerah. Di saat yang sama, program-program populis seperti “Gratispol” juga mulai dipertanyakan publik karena dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi.
Rangkaian peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia membentuk satu lanskap persepsi baru—di mana publik tidak lagi hanya menilai kinerja, tetapi juga sensitivitas, kepantasan, dan arah kepemimpinan secara keseluruhan.
Sebagai pembanding, pada awal masa pemerintahan tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap Rudy–Seno berada pada level tinggi, bahkan menyentuh kisaran 70 persen lebih. Angka tersebut mencerminkan fase “bulan madu politik”, ketika harapan publik masih besar dan tekanan isu belum mengemuka. Namun, sebagaimana lazim dalam siklus politik, fase euforia tersebut tidak berlangsung permanen.
Dalam konteks dinamika terbaru, muncul pertanyaan penting: di mana posisi dukungan publik saat ini?
Tulisan ini tidak berbasis pada survei lapangan, melainkan menggunakan pendekatan simulasi berbasis metodologi survei opini publik untuk membaca kecenderungan persepsi masyarakat. Pendekatan ini tidak dimaksudkan menggantikan pengukuran empiris, tetapi membantu memetakan kemungkinan distribusi opini di tengah situasi yang berubah cepat.
Jika pendekatan tersebut digunakan, maka tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Rudy–Seno saat ini kemungkinan berada di kisaran 50 persen. Artinya, dukungan masih ada, tetapi tidak lagi dominan. Ia bergeser dari mayoritas kuat menjadi mayoritas tipis.
Lebih jauh, struktur ketidakpuasan yang muncul juga menarik untuk dicermati. Sebagian besar publik yang tidak puas cenderung berada pada posisi “kurang puas”, bukan penolakan keras. Ini menunjukkan bahwa publik belum sepenuhnya berbalik arah, tetapi mulai mengambil jarak.
Di sinilah perubahan karakter dukungan terjadi. Publik Kalimantan Timur tampaknya tidak sedang bergerak menuju oposisi terbuka, melainkan memasuki fase evaluatif. Dukungan menjadi bersyarat—bergantung pada bagaimana kepemimpinan merespons isu dan mengelola persepsi.
Dalam konteks ini, mengemukanya ajakan aksi demonstrasi besar pada 21 April dengan tuntutan “melengserkan gubernur” dapat dibaca sebagai bagian dari eskalasi tekanan publik. Namun, penting untuk dipahami bahwa mobilisasi aksi tidak selalu mencerminkan mayoritas opini masyarakat, melainkan lebih merepresentasikan kelompok dengan tingkat ketidakpuasan yang lebih tinggi dan terorganisir.
Artinya, aksi semacam ini lebih tepat dipahami sebagai indikator meningkatnya tekanan politik, bukan sebagai representasi tunggal dari keseluruhan sikap publik Kalimantan Timur.
Isu anggaran, dinamika BUMD, serta persepsi dinasti politik memperluas basis penilaian publik. Jika sebelumnya keberhasilan pembangunan menjadi tolok ukur utama, kini publik juga menimbang aspek etika kekuasaan dan keadilan distribusi sumber daya.
Kondisi ini menempatkan angka 50 persen sebagai titik yang sangat krusial. Ia bukan sekadar angka tengah, tetapi batas psikologis antara kepercayaan yang bertahan dan keraguan yang mulai menguat. Ketika dukungan turun ke level ini, maka arah opini publik menjadi jauh lebih terbuka—bisa menguat kembali, tetapi juga berpotensi melemah lebih jauh.
Namun demikian, situasi ini belum dapat disebut sebagai krisis legitimasi. Ketidakpuasan publik masih bersifat cair dan belum terkonsolidasi sebagai arus utama. Ini berarti ruang pemulihan masih tersedia, tetapi tidak tanpa syarat.
Tentu, pendekatan simulasi ini memiliki keterbatasan karena tidak berbasis data lapangan secara langsung. Namun, dalam situasi ketika survei terbaru belum tersedia, pendekatan ini dapat menjadi alat reflektif untuk membaca arah perubahan persepsi publik.
Pada akhirnya, yang diuji dari kepemimpinan Rudy–Seno hari ini bukan semata capaian program, tetapi kemampuan membaca perubahan suasana publik. Dalam politik, dukungan jarang runtuh secara tiba-tiba. Ia biasanya terkikis perlahan—dimulai dari keraguan yang dibiarkan tumbuh tanpa jawaban.
Karena itu, pada titik ini, kepemimpinan tidak lagi diukur dari seberapa besar dukungan yang dimiliki, tetapi dari seberapa cepat mampu merespons keraguan yang mulai tumbuh di tengah publik.(*)
Catatan Redaksi (Rubrik Opini):
Tulisan dalam rubrik opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan sikap atau kebijakan redaksi VivaNusantara.Redaksi VivaNusantara membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan pandangan melalui tulisan opini. Naskah dapat dikirim dengan tetap menjunjung etika, akurasi, serta tanggung jawab argumentasi.
