Jakarta, VivaNusantara — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membatasi akses terhadap Wikipedia dengan memblokir layanan Wikimedia Commons sejak 25 Maret 2026. Kebijakan ini berdampak pada terganggunya sejumlah fitur penting, terutama akses login dan penggunaan konten multimedia.
Pembatasan tersebut membuat pengguna di Indonesia tidak dapat masuk ke akun, membuat akun baru, maupun mengunggah dan mengakses gambar serta video yang terintegrasi dengan Wikipedia. Namun, konten utama berupa artikel teks masih dapat diakses untuk dibaca.
Langkah ini diambil karena Wikimedia Foundation belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Indonesia, sebagaimana diwajibkan dalam regulasi Komdigi.
Informasi pemblokiran ini dikonfirmasi oleh akun resmi Wikipedia bahasa Indonesia (@idwiki), yang menyebut akses ke Wikimedia Commons telah dihentikan per 25 Maret 2026. Platform tersebut diketahui menjadi repositori utama berkas multimedia yang digunakan di seluruh proyek Wikipedia.
Pembatasan ini merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah diberlakukan sejak 25 Februari 2026, berupa penghentian akses login melalui subdomain autentikasi Wikipedia.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas kontributor, khususnya editor Indonesia yang tidak dapat melakukan penyuntingan yang memerlukan login maupun mengunggah konten visual.
Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi menegaskan bahwa status non-profit tidak menghapus kewajiban platform digital untuk mendaftar sebagai PSE serta memenuhi standar perlindungan data pribadi pengguna di Indonesia.
“Normalisasi akses akan dilakukan setelah proses pendaftaran Wikimedia Foundation sebagai PSE Lingkup Privat rampung dan terverifikasi,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, dalam keterangan resminya.
Sementara itu, pihak Wikipedia Indonesia menyatakan akan terus memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan situasi, seiring proses komunikasi yang masih berlangsung dengan pemerintah.
Kebijakan ini kembali memicu perdebatan terkait keseimbangan antara regulasi platform digital dan akses publik terhadap sumber pengetahuan terbuka.(*)
Editor : TW
