Jakarta, VivaNusantara — Isu efisiensi anggaran mulai terasa di lingkungan parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disebut mulai melakukan penghematan menyusul rencana efisiensi APBN 2026, termasuk wacana pemotongan gaji pejabat negara.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengungkapkan langkah efisiensi telah dibahas lintas aspek, mulai dari pola kerja hingga penggunaan anggaran operasional.
“Sudah dibahas dari banyak aspek berkaitan dengan penghematan dan pola kerja ke depan,” ujarnya, Kamis (26/3), dikutip CNN Indonesia.
Salah satu langkah konkret yang langsung diterapkan adalah pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR. Perjalanan hanya dilakukan untuk kepentingan yang mendesak.
Tak hanya itu, penghematan juga menyasar penggunaan listrik di kompleks parlemen. DPR menetapkan kebijakan pemadaman lampu ruang rapat maksimal pukul 20.00 WIB, khususnya saat tidak ada agenda persidangan.
“Jika tidak ada acara persidangan, maksimal jam 8 malam seluruh lampu akan dimatikan,” tegas Indra.
Selain listrik, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian. Penggunaan kendaraan dinas internal akan dikurangi sebagai bagian dari skema efisiensi yang saat ini masih difinalisasi.
Langkah penghematan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyinggung perlunya efisiensi, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat publik di tengah tekanan global.
Dalam rapat kabinet di Istana Negara, Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang telah lebih dulu mengambil langkah penghematan ekstrem, termasuk pemangkasan gaji pejabat dan penerapan kerja jarak jauh.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga memastikan wacana tersebut masih dalam tahap kajian. Meski cadangan energi nasional dinilai aman, efisiensi dianggap penting sebagai langkah antisipatif.
“Ini momentum untuk mengurangi konsumsi BBM, termasuk pembatasan kendaraan dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik,” ujarnya.
Kebijakan ini menandai sinyal awal perubahan pola belanja negara, dengan DPR menjadi salah satu institusi yang mulai menyesuaikan diri di tengah tekanan efisiensi fiskal nasional.(*)
Editor : TW
