Sebulu Ilir, VivaNusantara — Pemilukada langsung yang diperingati selama dua dekade dianggap sebagai simbol kedaulatan rakyat. Namun realita yang terjadi saat ini belum sepenuhnya lepas dari berbagai masalah mendasar.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, saat membedah tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya” dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Desa Sebulu Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, demokrasi elektoral di daerah masih dihadapkan pada persoalan klasik diantaranya politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga kecenderungan memilih kandidat karena popularitas, bukan kapasitas.
“Kita perlu pendidikan politik yang lebih kuat agar masyarakat tidak memilih hanya karena nama besar atau kharisma. Pilih karena visi, misi, dan rekam jejak,” tegas Salehuddin.
Ia menilai, praktik Pemilukada langsung sejatinya memberi legitimasi kuat kepada kepala daerah, karena mandat berasal langsung dari rakyat. Namun tanpa kesadaran politik yang matang, sistem ini bisa kehilangan substansinya.
“Kalau rakyat tidak paham substansi demokrasi, maka Pilkada langsung hanya akan jadi rutinitas lima tahunan yang penuh transaksi,” tambahnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyebut kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini digelar untuk memperluas pemahaman warga tentang pentingnya etika dan budaya politik yang sehat.
“Demokrasi tidak cukup hanya dengan mencoblos, tapi juga bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi prosesnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan tingginya biaya politik dalam Pemilukada menjadi tantangan besar bagi demokrasi lokal. “Kita butuh regulasi yang transparan soal pendanaan politik agar kompetisi tetap adil,” pungkasnya.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
