Caracas, VivaNusantara — Aksi militer Amerika Serikat di wilayah Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) memicu respons luas dari komunitas internasional. Sejumlah negara menyampaikan kecaman, sementara pihak lain menyerukan penahanan diri, deeskalasi, dan penyelesaian melalui jalur diplomatik.
Pemerintah Venezuela menyatakan telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat untuk membahas situasi tersebut. “Menghadapi agresi kriminal yang dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap tanah air kami, kami telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, yang bertanggung jawab menegakkan hukum internasional,” ujar Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil melalui akun Telegram, Sabtu, beberapa jam setelah serangan terjadi.
Sikap serupa disampaikan Pemerintah Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui platform X, Kementerian Luar Negeri RI menyerukan seluruh pihak untuk mengedepankan penyelesaian damai.
“Indonesia menegaskan pentingnya de-eskalasi, dialog, serta perlindungan terhadap warga sipil, dengan tetap menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” tulis Kemlu RI.
Terkait kondisi keamanan, Pemerintah Indonesia mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Venezuela agar tetap tenang namun waspada, serta terus menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas.
Rusia dan Iran Kecam Keras
Kecaman keras juga datang dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Washington telah melakukan agresi bersenjata yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Moskwa bahkan mendesak Amerika Serikat segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, yang menurut Rusia ditahan saat serangan berlangsung.
Rusia menilai dalih yang digunakan AS untuk membenarkan serangan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Moskwa juga menegaskan bahwa Amerika Latin telah mendeklarasikan diri sebagai zona damai sejak 2014, sehingga intervensi militer dinilai bertentangan dengan komitmen regional.
“Yang terpenting saat ini adalah mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari jalan keluar melalui dialog,” demikian pernyataan resmi Kemenlu Rusia.
Sementara itu, kecaman paling keras datang dari Iran. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa bangsa yang menghadapi pemaksaan secara arogan harus melakukan perlawanan.
“Kami tidak akan tunduk kepada musuh,” kata Khamenei.
Ketegangan antara AS, Venezuela, dan Iran juga dipengaruhi hubungan erat Caracas–Teheran di sektor energi. Pada Desember 2025, Washington menyita sebuah tanker bermuatan minyak Venezuela di lepas pantai negara tersebut. Reuters melaporkan, operasi itu menyasar jaringan kapal “armada bayangan” yang digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi AS.
Mediasi dan Seruan Menahan Diri
Spanyol memilih jalur diplomatik dengan menyerukan moderasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Pemerintah Spanyol menyatakan siap menjadi mediator untuk mencapai solusi damai atas krisis yang berkembang.
Uni Eropa juga menyampaikan keprihatinan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas meminta semua pihak menahan diri dan menegaskan bahwa keselamatan warga Uni Eropa di Venezuela menjadi prioritas utama.
Dari kawasan Karibia, Perdana Menteri Trinidad dan Tobago Kamla Persad-Bissessar menegaskan negaranya tidak terlibat dalam operasi militer AS dan tetap menjaga hubungan damai dengan rakyat Venezuela.
Venezuela Klaim Kawasan Sipil Diserang
Di tengah reaksi internasional tersebut, Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang kawasan permukiman warga. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyebut serangan dini hari itu menghantam area sipil menggunakan rudal dan roket yang ditembakkan dari helikopter tempur.
Beberapa wilayah yang disebut terdampak antara lain kawasan sekitar Fuerte Tiuna—kompleks militer terbesar Venezuela di selatan Caracas—serta permukiman di Negara Bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira.
Ledakan dilaporkan terdengar di sejumlah wilayah Caracas sekitar pukul 02.00 waktu setempat, mengguncang bangunan dan menyebabkan pemadaman listrik di beberapa kawasan.
Padrino Lopez menyatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. Ia mengumumkan pengerahan besar-besaran kekuatan darat, laut, udara, serta sistem pertahanan rudal. Hingga kini, Pemerintah Venezuela masih mengumpulkan data korban luka dan tewas.
Sumber : REUTERS/AFP/AP
Editor : TW
