Kukar, VivaNusantara — Di tengah meningkatnya dinamika politik dan derasnya arus informasi, masyarakat Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar, sejauh mana mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi?
Pertanyaan itu menjadi sorotan utama Penguatan Demokrasi ke-11 bertema Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil pada Kamis (27/11/2025).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan persoalan demokrasi di daerah bukan lagi soal minimnya ruang menyampaikan aspirasi, tetapi kurangnya kesadaran mengenai kewajiban warga negara dalam mengimbangi hak-hak tersebut.
“Masyarakat kita cepat menuntut hak, tapi masih ada yang lalai menjalankan kewajiban. Kita menuntut pelayanan publik yang baik, namun masih ada yang abai membayar pajak atau menjaga fasilitas sosial. Ini paradoks yang membuat tata kelola demokrasi tersendat,” jelasnya.
Ia menegaskan, masyarakat sipil idealnya menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang negara, bukan sekadar penonton atau pengkritik tanpa kontribusi.
Hal tersebut tercantum dalam modul Penguatan Demokrasi Daerah, yang menekankan karakter masyarakat sipil, ruang publik bebas, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial, dengan peran pengawasan yang kuat terhadap pemerintah .
Materi tersebut juga menyoroti kesenjangan antara hak-hak warga seperti hak partisipasi dalam pemerintahan, hak atas layanan publik, dan kebebasan berpendapat dengan kewajiban utama seperti menaati hukum, ikut menjaga keamanan, membayar pajak, dan terlibat dalam aktivitas sosial masyarakat .
Menurut Salehuddin, jika masyarakat hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka demokrasi akan kehilangan keseimbangan.
“Kontrol publik hanya kuat kalau masyarakat mau terlibat, bukan hanya bersuara. Demokrasi bukan panggung untuk menonton, tapi ruang untuk bekerja bersama,” tegasnya.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
