Samarinda, VivaNusantara — Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika deru alat berat mulai terdengar di kawasan lahan milik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Selasa (21/10). Sejumlah warga tampak bergegas mengeluarkan barang-barang rumah tangga mereka, dibantu petugas Satpol PP yang berusaha menenangkan suasana. Beberapa lainnya masih duduk di teras rumah, menatap hampa bangunan yang sebentar lagi rata dengan tanah.
Setelah berbulan-bulan melalui tahapan sosialisasi dan imbauan, hari ini pemerintah akhirnya menertibkan 57 bangunan yang berdiri tanpa izin di lahan tersebut. Dari total itu, 18 warga telah menerima uang kerohiman sebesar Rp9 juta per orang, sedangkan 38 lainnya masih memilih bertahan dan menolak bantuan yang ditawarkan.
Camat Samarinda Seberang, Aditia Setiawan, menjelaskan bahwa pemerintah telah menempuh berbagai langkah kompromi sebelum mengambil tindakan tegas. Namun, waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup, sementara kebutuhan penataan aset daerah tidak bisa lagi ditunda.
Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi sedang memberi aharan kepada warga di lokasi Perumdam Trita Kencana, Selasa (21/10/2025). (Foto: TW)
“Pemerintah sudah sangat terbuka dan berkali-kali melakukan sosialisasi, baik oleh kelurahan, kecamatan, maupun tim Satpol PP. Kesempatan untuk kompromi sudah kami berikan, termasuk pemberian bantuan kerohiman. Tapi karena sudah lewat dari batas waktu, hari ini pembongkaran harus tetap dilaksanakan,” ujar Aditia Setiawan, Camat Samarinda Seberang di lokasi.
Untuk memastikan proses berjalan aman dan tertib, 609 personel gabungan diterjunkan ke lapangan, termasuk 100 anggota Satpol PP, TNI, Polri, serta petugas dari perangkat daerah terkait. Tiga alat berat turut dikerahkan guna mempercepat proses pembongkaran.
Meski begitu, pendekatan humanis tetap dikedepankan. Petugas membantu warga mengangkut barang-barang pribadi mereka agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
“Kami tetap mendahulukan empati. Semua warga dibantu mengeluarkan barangnya supaya proses berjalan aman dan tertib,” ujar Kepala Satpol PP, Anis Siswantini di lapangan.
Penertiban ini merupakan bagian dari program penataan dan pemulihan aset milik Perumdam Tirta Kencana, yang selama ini ditempati warga tanpa izin resmi. Pemerintah menargetkan seluruh proses pembongkaran rampung hari ini, agar lahan dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukan yang direncanakan.
Namun di balik langkah tegas pemerintah, tersisa pelajaran penting tentang bagaimana pembangunan dan penertiban harus tetap berpijak pada kemanusiaan. Di tengah kebutuhan menata kota, dialog dan kepekaan sosial menjadi kunci agar perubahan tidak hanya menghadirkan ruang baru, tetapi juga keadilan bagi warga yang pernah menempatinya.
Penulis: TW
Editor: TW
