Samarinda, VivaNusantata – Persoalan antrean panjang Biosolar bersubsidi kembali memanas di Samarinda. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) mendatangi Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026), memprotes tata kelola BBM subsidi, khususnya mekanisme antrean dan pengelolaan Fuel Card.
Para sopir menilai mekanisme antrean yang mengharuskan mereka datang ke Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda justru berpotensi menambah beban waktu dan biaya operasional.
Perwakilan sopir, Hendra, mempertanyakan pelaksanaan kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah pada (19/8/2026) sebelumnya.
Menurut Hendra, sopir yang memiliki KIR aktif dan mengalami pemblokiran Fuel Card semestinya dapat langsung datang ke Dishub untuk mendapatkan pelayanan tanpa dibebani persyaratan tambahan.
“Kalau KIR-nya hidup dan terjadi blokir, silakan merapat ke Dishub tanpa ada persyaratan apa-apa. Tapi begitu ke Dishub masih dibenturkan dengan pernyataan-pernyataan,” ujar Hendra di hadapan Wali Kota.
Ia bahkan mempertanyakan ketika pelayanan disebut sempat tidak berjalan saat sopir menyampaikan protes.
“Perintah Wali Kota saja tidak didengar Kadishub, apalagi teman-teman sopir,” tegasnya.
Hendra juga menyoroti permintaan surat pernyataan bahwa sopir bukan pengetap BBM.
“Kalau terbukti kami pengetap, mau diapain?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa apabila seorang sopir terbukti melakukan pengetapan, tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Andi Harun juga meminta agar dugaan praktik jual beli Fuel Card maupun penyalahgunaan BBM subsidi tidak berhenti pada tudingan.
“Kalau memang ada yang memperjualbelikan, tunjuk orangnya. Akan saya tindak,” tegas Andi Harun.
Antrean Solar Tak Bisa Dibiarkan
Andi Harun menjelaskan, pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi sopir, tetapi juga dampak antrean panjang terhadap kepentingan masyarakat.
Menurutnya, ketika antrean kendaraan mengular hingga mengganggu jalan umum, masyarakat tetap meminta pemerintah turun tangan.
Ia mencontohkan antrean panjang yang pernah terjadi di kawasan PM Noor dan Batu Penggal, serta antrean yang kini kembali terjadi di kawasan Tanah Merah.
“Kalau ada SPBU antreannya mengular, yang diprotes bukan Pertamina, bukan Patra Niaga. Yang diprotes pemerintah,” kata Andi Harun.
Padahal, menurutnya, perizinan SPBU bukan dikeluarkan Pemkot Samarinda. Namun pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab memastikan jalan untuk kepentingan umum tetap lancar.
Di sisi lain, pemerintah menemukan adanya persoalan dalam distribusi BBM subsidi. Andi Harun menyebut terdapat fakta mengenai penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak semestinya, bahkan terdapat SPBU yang telah diberikan sanksi hingga ditutup.
Karena itu, penataan Fuel Card dinilai penting untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.
Fuel Card Akan Didigitalisasi
Pemkot Samarinda saat ini sedang merencanakan membangun sistem digital untuk memperbaiki tata kelola Fuel Card dan antrean Biosolar subsidi.
Sistem tersebut diarahkan untuk membuat proses verifikasi dan antrean lebih tertib serta mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU.
Dishub akan tetap menyiapkan pelayanan, termasuk call center bagi sopir yang mengalami kendala. Sementara sistem digital disiapkan oleh Diskominfo.
Pemkot juga menyiapkan skenario manual apabila sistem mengalami gangguan.
Andi Harun menegaskan, sistem tersebut bukan harga mati. Jika dalam pelaksanaannya justru membuat sopir benar-benar mengalami kerugian, pemerintah akan melakukan evaluasi.
Namun, ia menilai digitalisasi Fuel Card tetap menjadi salah satu pilihan paling tepat untuk memperbaiki tata kelola BBM subsidi.
KIR Lulus, Blokir Dibuka
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kendaraan yang telah lulus uji KIR tetapi masih terkena blokir Fuel Card.
Andi Harun menegaskan, sesuai hasil pertemuan sebelumnya, kendaraan yang KIR-nya aktif dan telah lulus uji KIR akan dibuka blokirnya.
Namun, persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL) tetap harus mengikuti aturan pemerintah pusat.
Menurut Andi Harun, kewajiban normalisasi kendaraan bukan kebijakan Pemkot Samarinda. Pemerintah daerah tidak dapat mengabaikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Untuk memberikan ruang kepada sopir, masa toleransi kendaraan yang telah lulus KIR tetapi belum melakukan normalisasi diperpanjang dari dua menjadi tiga bulan.
Sebelumnya, para sopir meminta masa toleransi hingga enam bulan karena menilai dua bulan terlalu singkat.
Andi Harun memilih menambah satu bulan sebagai jalan tengah.
Wali Kota Akan Surati Menteri
Andi Harun juga menyatakan akan menyurati Menteri Perhubungan untuk meminta pertimbangan dan kemungkinan keringanan bagi para sopir.
Menurutnya, Pemkot Samarinda tetap harus menjaga kepatuhan terhadap aturan pusat, tetapi kondisi riil para sopir juga perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Berilah kesempatan kepada Pemkot untuk bermohon kepada Pak Menteri berhubung kondisi para sopir,” ujarnya.
Ia berharap Menteri Perhubungan dapat mempertimbangkan kondisi tersebut tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum.
Pelayanan Perlu Dibenahi
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengakui masih terdapat kemungkinan pelayanan belum optimal ketika sopir datang ke kantor.
Menurutnya, bisa saja terjadi kelambanan karena kesiapan internal dinas belum sepenuhnya optimal.
Pemkot berkomitmen melalui Dishub untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk memperbaiki kesiapan petugas dan mekanisme pelayanan agar keputusan yang telah disepakati bersama dapat benar-benar diterapkan di lapangan.
Persoalan antrean Biosolar kini berada pada titik penting. Pemerintah harus memastikan kebijakan Fuel Card tidak hanya bagus di atas kertas, sementara sopir masih menghadapi antrean panjang dan birokrasi berlapis.
Sebaliknya, para sopir juga harus memahami bahwa subsidi merupakan fasilitas negara yang harus dijaga agar tidak bocor dan tepat sasaran.
Ujung persoalannya bukan sekadar siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang diuji sekarang adalah apakah tata kelola Fuel Card mampu membuat subsidi tepat sasaran tanpa menjadikan sopir sebagai pihak yang paling terbebani.(*)
Editor : TW
