Samarinda, VivaNusantara.id – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Ancaman kebakaran lahan, kekeringan, krisis air, gangguan kesehatan hingga potensi kenaikan harga pangan menjadi perhatian dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas, melalui Zoom Meeting, Jumat malam (21/8/2026).
Rakor menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam 30 hari ke depan, sekaligus menyiapkan skenario penanganan hingga Desember 2026 bahkan Januari 2027.
BPBD Kota Samarinda diposisikan sebagai koordinator utama penanganan, dengan melibatkan Damkar, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Perumdam Tirta Kencana, camat dan lurah.
Foto : TW
Salah satu fokus utama adalah pemetaan titik rawan kebakaran dan hotspot hingga tingkat kelurahan. Wilayah seperti Palaran dan Sambutan menjadi bagian yang mendapat perhatian karena sebelumnya telah mengalami kejadian kebakaran.
Dalam rakor Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso menyampaikan, hingga 20 Agustus 2026 telah terjadi sekitar 72 kejadian kebakaran dengan sebaran di sembilan kecamatan. Bahkan, luas lahan yang terbakar dalam salah satu kejadian mencapai sekitar 110 hektare.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya kebiasaan masyarakat membakar sampah.
Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi menyampaikan bahwa di wilayahnya masih banyak masyarakat yang melakukan pembakaran sampah meski dalam skala kecil.
“Masih banyak masyarakat yang membakar sampah, walaupun dalam skala kecil. Ini tetap perlu menjadi perhatian karena kondisi sekarang sangat kering,” ujar Adit.
Pemkot menilai pembakaran sampah terbuka dalam kondisi kemarau panjang tetap memiliki risiko tinggi. “Karena itu, camat dan lurah diminta memperkuat edukasi serta pengawasan hingga tingkat lingkungan,” sambung Marnabas.
Krisis Air Jadi Perhatian 30 Hari
Selain karhutla, kebutuhan air menjadi prioritas. Pemkot meminta dilakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan mendapatkan air dalam 30 hari ke depan.
Camat dan lurah diminta mengidentifikasi wilayah terdampak sekaligus menyiapkan data kebutuhan masyarakat. Damkar juga diminta memastikan kesiapan kendaraan tangki dan sarana distribusi air portabel.
BPBD bersama perangkat daerah terkait juga diminta menginventarisasi sumber air alternatif, termasuk mengkaji pemanfaatan void tambang untuk kebutuhan tertentu seperti penyiraman tanaman, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kelayakan.
Perumdam Tirta Kencana Samarinda diminta menyiapkan langkah mitigasi sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait kondisi layanan air bersih.
BMKG Ingatkan Periode Kering Lebih Panjang
Dalam pemaparan BMKG, kondisi El Nino berpotensi membuat periode kering berlangsung lebih lama. Pemantauan hari tanpa hujan menunjukkan sejumlah wilayah Samarinda telah mengalami hari tanpa hujan dalam durasi panjang.
Kondisi ini berpotensi memicu penurunan debit air, kebakaran lahan, gangguan pertanian dan perikanan, hingga meningkatnya risiko gangguan kesehatan akibat asap.
Dampak kekeringan juga mulai dirasakan sektor pertanian. Dilaporkan terjadi gagal panen di wilayah Pampang yang akan segera didata lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait.
Empat Sektor Jadi Prioritas
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Wali Kota Samarinda meminta perangkat daerah memetakan sedikitnya empat sektor utama yang harus diantisipasi.
Pertama, karhutla, dengan BPBD sebagai koordinator dan melibatkan Damkar, Satpol PP, Dishub, camat serta lurah.
Kedua, ketersediaan air baku, terutama bagi wilayah yang mulai mengalami kesulitan air.
Ketiga, kesehatan, khususnya antisipasi peningkatan ISPA dan diare melalui Dinas Kesehatan serta puskesmas.
Keempat, inflasi dan ketahanan pangan, dengan melibatkan Disperindag, Bulog, Dinas Pertanian, kelompok tani dan pihak terkait lainnya.
Disperindag juga diminta menyiapkan skema pasar murah sebagai langkah antisipasi apabila kekeringan mulai memberikan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok. Bulog akan dikoordinasikan untuk memastikan kesiapan pasokan.
Anggaran Disiapkan Secara Terpadu
Pemkot juga mulai menyiapkan skema anggaran untuk menghadapi kondisi tersebut.
Masing-masing perangkat daerah diminta menyusun kebutuhan dan RAB secara konkret berdasarkan kebutuhan lapangan. Selanjutnya, seluruh kebutuhan dikonsolidasikan melalui BPBD sebagai leading sector.
Inspektorat diminta membantu memastikan aspek administrasi dan legalitas, termasuk menyiapkan kajian apabila diperlukan penerbitan SK Wali Kota terkait kesiapsiagaan atau kondisi darurat.
Untuk kebutuhan 0–30 hari, penganggaran akan disesuaikan dengan mekanisme APBD Perubahan. Sedangkan kebutuhan untuk periode Desember hingga Januari dapat disiapkan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT), sesuai ketentuan dan keputusan kepala daerah.
Laporan Harian dan Komunikasi 24 Jam
Untuk mempercepat penanganan, Tapem diminta memperkuat koordinasi dengan camat dan lurah agar setiap kejadian di lapangan segera masuk ke BPBD.
Sistem komunikasi 24 jam juga perlu dibangun sehingga ketika terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya, dukungan lapangan dapat langsung bergerak tanpa menunggu proses koordinasi yang panjang.
Camat dan lurah menjadi ujung tombak deteksi dini, pemantauan, edukasi serta pelaporan kondisi wilayah.
Rakor menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu sistem koordinasi. Setiap wilayah harus memiliki peta risiko, PIC, kebutuhan lapangan dan mekanisme pelaporan yang jelas.
Pemkot Samarinda kini tidak hanya menyiapkan langkah untuk menghadapi kondisi dalam beberapa hari ke depan, tetapi juga membangun skenario penanganan dampak El Nino hingga akhir 2026 dan awal 2027.(*)
Editor : Tri Wahyuni
