Samarinda, VivaNusantara – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menekankan sikap tegas Pemerintah Provinsi terhadap aplikator transportasi online yang dianggap tidak kooperatif.
Salah satunya, Maxim, yang hingga kini tercatat sudah beberapa kali mangkir dari undangan audiensi yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan, DPRD, dan Pemprov Kaltim.
“Saya tegaskan, Maxim ini sudah beberapa kali diundang tidak pernah hadir. Kami minta Dishub mengirimkan surat teguran ketiga, yang juga akan jadi yang terakhir. Kalau besok mereka tetap tidak hadir, kami tidak segan untuk menutup operasionalnya di wilayah Kalimantan Timur,” tegas Seno Aji, usai audiensi bersama perwakilan driver online dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/5/2025).
Langkah tegas ini, kata Seno, bukan tanpa dasar. Ia menekankan bahwa seluruh aplikator wajib mengikuti regulasi yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Saat ini, Pemprov masih mengacu pada Surat Keputusan Gubernur yang lama sembari menunggu regulasi dari pusat agar lebih tegas dan tidak tumpang tindih.
“Kita juga akan bersurat ke Menteri Perhubungan. Supaya ke depan undang-undangnya lebih tegas dan tidak rancu. Ini agar semua aplikator bisa tunduk pada aturan main yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.
Terkait sanksi, ia menjelaskan bahwa Pemprov akan menjalankan mekanisme bertahap sesuai dengan ketentuan Pergub: dimulai dari SP1, SP2, hingga SP3. Setelah teguran terakhir, maka penutupan kantor menjadi langkah akhir yang tak bisa dihindari.
“Setelah SP3, kami akan tutup kantornya. Tegas. Karena kalau sudah tidak mau mengikuti aturan pemerintah daerah, maka kami anggap tidak layak beroperasi di wilayah ini,” tegasnya.
Seno juga menanggapi kekhawatiran soal nasib mitra driver jika Maxim ditutup. Ia menegaskan, para mitra tetap bisa berpindah ke aplikator lain yang legal dan taat aturan.
“Tenaga kerja itu mitra. Mereka bisa pindah ke Gojek, Grab, atau yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk membiarkan aplikator yang melanggar terus dibiarkan,” ujarnya.
Salah satu driver Maxim di Kota Samarinda Gunadi berharap, aplikator tempatnya bekerja tetap diberi kesempatan untuk beroperasi di Kaltim. Ia mengaku menggantungkan hidupnya dari hasil mengemudi harian.
Gunadi juga berharap pihak manajemen Maxim bisa segera merespons undangan pemerintah, agar polemik ini tidak berujung pada pencabutan izin.
“Harapan kami manajemen Maxim segera hadir, dengarkan keluhan dan patuhi aturan. Supaya kami yang di lapangan ini bisa tetap bekerja dan menafkahi keluarga,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
