Samarinda, VivaNusantara – Pengelolaan aset milik pemerintah daerah kembali jadi sorotan setelah mencuat dugaan alih tangan tanpa prosedur resmi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan perlunya inventarisasi komprehensif berbasis digital agar aset daerah tak lagi menjadi celah penyalahgunaan.
“Semua aset harus dilisting secara detail, lalu diuji dengan sistem digital terbaru. Jangan sampai ada aset yang tidak jelas pemanfaatannya, diam tak produktif atau malah disalahgunakan,” tegas Nanda, sapaan akrabnya, Rabu (13/8/2025).
Ia mengingatkan, pengelolaan aset yang baik berhubungan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau aset daerah bisa dioptimalkan, PAD akan bertambah, pembangunan untuk masyarakat pun akan lebih banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, memperingatkan bahwa alih tangan aset tanpa mekanisme resmi merupakan pelanggaran serius. “Kalau aset sudah berpindah tangan tanpa prosedur, harus dikembalikan ke pihak yang sah. Dugaan jual-beli aset pemerintah jelas melanggar ketentuan,” ujarnya tegas.
Markaca meminta Pemkot Samarinda untuk segera menertibkan semua aset yang bermasalah. “Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Pemerintah kota wajib memastikan penertiban berjalan sesuai aturan,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
