Samarinda,VivaNusantara – Pencairan beasiswa dari Program Gratispol kembali menjadi sorotan. Belakangan ini sejumlah kampus justru mengeluhkan kendala teknis dalam sistem pencairan beasiswa tersebut.
Meskipun dukungan dana pendidikan tinggi yang disalurkan melampaui Rp70 miliar, proses administratif di tingkat perguruan tinggi, ternyata lebih rumit daripada yang diperkirakan. Dalam skema pendanaan tersebut, Rp44,15 miliar dialokasikan untuk tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Kaltim dan Rp25,8 miliar untuk perguruan tinggi swasta (PTS).
Universitas Mulawarman (Unmul) memperoleh porsi terbesar, yaitu Rp22,454 miliar, sesuai kapasitasnya sebagai kampus dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Namun, besarnya anggaran tidak menjamin proses pelaksanaan berjalan tanpa hambatan.
Staf Khusus Wakil Rektor IV Unmul, Felisitas Defung, menyampaikan bahwa koordinasi antar-instansi menjadi tantangan paling signifikan dalam penerapan Gratispol tahun ini. Menurutnya, pengaturan administrasi lintas lembaga kerap menimbulkan keterlambatan yang kemudian berdampak pada agenda kampus.
“Prosesnya tidak sederhana karena melibatkan banyak pihak. Bukan programnya yang tersendat, tetapi rantai koordinasinya memang panjang,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan tidak hanya terkait dengan mekanisme kampus, tetapi juga dapat memengaruhi status akademik mahasiswa. Laporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) memiliki tenggat yang ketat, sehingga registrasi yang tertunda bisa berdampak serius.
“Jika data akademik tak terlapor tepat waktu, mahasiswa bisa tercatat tidak aktif. Itu berimbas pada proses penomoran ijazah dan administrasi akhir mereka,” terangnya.
Sebagai langkah pencegahan, Unmul sempat menunda sejumlah proses internal hingga pencairan benar-benar dilakukan. Meski demikian, kebijakan itu hanya dapat diberlakukan sementara karena berpotensi mengganggu ritme akademik dalam jangka panjang.
Karena Gratispol saat ini hanya diterapkan pada mahasiswa semester pertama, tantangan akan meningkat pada semester berikutnya. Perubahan status mahasiswa, seperti pengunduran diri, perpindahan jurusan, atau ketidakhadiran registrasi, harus dilaporkan secara detail dan akan menjadi dasar penyesuaian anggaran.
“Kami butuh data yang stabil, namun dinamika mahasiswa selalu ada. Setiap perubahan harus disinkronkan dengan sistem agar proses berjalan benar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pendanaan pendidikan tinggi memang memiliki beban besar, dan dukungan pemerintah selama ini sangat membantu. Namun keberhasilan program pembebasan biaya kuliah sangat bergantung pada ketepatan waktu pencairan.
“Dana yang tepat waktu akan mengurangi beban mahasiswa. Mereka bisa fokus belajar tanpa harus mencari pekerjaan tambahan,” tandasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
