Samarinda, VivaNusantara – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Samarinda hingga kini belum menunjukkan dampak signifikan. Khususnya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan rutin.
Padahal pemerintah menargetkan untuk menghadirkan layanan kesehatan dasar yang mudah diakses. Realitanya di lapangan masih menghadapi dua hambatan krusial yaitu lemahnya sosialisasi dan gangguan sistem digital nasional.
Hingga awal Oktober 2025, baru sekitar 20 ribu warga Samarinda, yang tercatat telah memanfaatkan fasilitas CKG di puskesmas. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Samarinda yang menembus 800 ribu jiwa.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, Ismed Kusasih, tidak menampik bahwa pelaksanaan program masih berjalan tersendat. Menurutnya, persoalan utama bukan pada kesiapan fasilitas, melainkan pada pola komunikasi publik dan sistem pelaporan digital yang belum sepenuhnya stabil.
“Kami akui, sebagian besar masyarakat belum memahami manfaat dan mekanisme CKG. Sosialisasi masih kami kejar, sambil memperbaiki sistem pelaporan yang sempat terganggu di tingkat pusat,” jelas Ismed, Selasa (21/10/2025).
Gangguan itu terjadi pada aplikasi nasional Satu Sehat, wadah pencatatan data hasil pemeriksaan. Akibatnya, beberapa hasil kegiatan CKG di sekolah dan fasilitas publik belum terunggah secara lengkap.
Meski menghadapi kendala teknis, Dinkes Samarinda tidak berpangku tangan. Sejak Agustus lalu, mereka mulai menggencarkan strategi jemput bola, tidak hanya di puskesmas, tapi juga di kegiatan besar seperti pameran kesehatan dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK.
Langkah proaktif tersebut juga diperluas ke sektor pendidikan. Pemeriksaan massal bagi pelajar menjadi fokus baru yang dinilai mampu mendorong angka partisipasi. Ismed menyatakan, pendekatan melalui sekolah memiliki efek ganda, mendeteksi dini masalah kesehatan anak sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak usia dini.
Selain itu, bulan ini Kota Samarinda ditunjuk sebagai lokus supervisi nasional oleh Kementerian Kesehatan. Momentum ini diharapkan memperkuat koordinasi serta mempercepat sinkronisasi data antara daerah dan pusat.
Menanggapi ini Ismed menegaskan, reformasi sistem kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah peserta, melainkan dari seberapa jauh program ini mampu menumbuhkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri.
“Kesehatan itu bukan hanya soal fasilitas gratis. Ini soal perubahan perilaku. Dan untuk itu, kami akan terus dorong agar program ini benar-benar sampai ke masyarakat bawah,” tutup Ismed.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
