Samarinda, VivaNusantara – Pemkot Samarinda tak bisa lagi leluasa menggelontorkan anggaran. Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pusat mencapai Rp150 miliar pada 2025, membuat Pemerintah Kota Samarinda harus menginjak rem dalam rencana belanja daerah.
Wali Kota Andi Harun menegaskan, belanja daerah wajib diprioritaskan, sementara program non-urgent siap diundur. “Rencana belanja harus kita sesuaikan,” tegas Andi Harun, belum lama ini.
Ia menyebut tren efisiensi DBH tidak hanya menimpa Samarinda, tetapi juga seluruh daerah. “Di tetangga kita ada yang dipotong Rp900 miliar, bahkan Kutai Timur lebih dari Rp1 triliun. Jadi tekanan fiskal ini nasional,” ujarnya.
Namun dirinya memastikan TPP ASN, gaji P3K, serta pelayanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan tidak terganggu. Program nasional wajib, seperti BPJS, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting, tetap akan dibiayai penuh.
“Kita selamatkan dulu belanja wajib dan kebutuhan dasar masyarakat. Setelah itu baru program tambahan. Kita tidak bisa memaksakan diri kalau uangnya tidak ada,” jelas Andi.
Ia menegaskan, prinsipnya adalah tanpa utang dan menghindari defisit. “Jangan sampai nafsu belanja tinggi, tapi isi kantong terbatas. Kalau dipaksakan, pasti berutang. Itu yang tidak kita mau,” tegasnya.
Meski kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda dinilai cukup baik, Ia mendorong inovasi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat. “Ini tantangan kita. DBH berkurang, sementara beban tugas bertambah. Kita harus kreatif mencari sumber pembiayaan lokal tanpa membebani rakyat,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
