Samarinda, VivaNusantara – Sudah puluhan tahun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bukit Pinang menjadi titik utama pembuangan sampah di Samarinda. Sejak resmi ditutup pada tahun 2023, lokasi tersebut digadang-gadang bakal disulap menjadi taman kota.
Tak sekadar isapan jempol belaka, rencana itu sudah dianggarkan lewat APBD Kota Samarinda sebesar Rp73 miliar. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa penataan ulang TPA Bukit Pinang bukan hanya soal mempercantik wajah kota, tetapi juga soal efektivitas penggunaan anggaran dan keberlanjutan lingkungan.
“TPA Bukit Pinang ini sudah dipakai sejak 1995, artinya lebih dari tiga dekade menampung sampah warga Samarinda. Revitalisasi ini bukan sekadar proyek, tapi langkah untuk memberi nilai tambah setelah fungsinya sebagai tempat pembuangan berakhir,” jelas Deni saat meninjau lokasi, Senin (29/9/2025).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda saat melalukan tinjauan lapangan di TPA Bukit Pinang, Senin (29/9/2025). (Foto: Ellysa)
Lanjutnya, pemerintah kota sudah menyiapkan konsep awal agar kawasan bekas TPA dapat bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau (RTH) atau pedestrian area. Saat ini progres di lapangan sudah mencapai sekitar 70 persen, meliputi pekerjaan konturing serta penanganan gas metana. Sebanyak 170 pipa dipasang untuk menyalurkan gas dari dalam tanah.
“Dari total lahan sekitar 10 hektare, saat ini anggaran Rp16 miliar dialokasikan untuk dua pekerjaan utama, yakni konturing dan pengendalian gas metana. Kita minta kontraktor dan tim pengawas benar-benar menjaga kualitas pekerjaan karena ini menyangkut efektivitas anggaran,” tegasnya.
Meski begitu, upaya pemanfaatan gas metana dari TPA Bukit Pinang dinilai belum bisa optimal. Hasil pengukuran menunjukkan tekanan gas terlalu rendah untuk dialirkan ke masyarakat, tidak sesuai dengan standar Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kalau tekanannya rendah, tidak mungkin dipakai karena pasokan akan tidak stabil. Kasus berbeda misalnya di Balikpapan, mereka bisa bekerja sama dengan Pertamina Hulu Mahakam sehingga gas metananya bisa dimanfaatkan. Di Bukit Pinang kondisinya lain, karena sudah dua tahun tidak aktif,” ujar Deni.
Ia mendorong agar DLH dan Dinas PUPR tidak berhenti hanya pada penanganan dasar. Menurutnya, banyak opsi lain dalam pengelolaan limbah yang bisa memberi nilai tambah.
“Pengelolaan sampah itu jangan berhenti di gas metana saja. Masih ada potensi lain, seperti wood chip, maggot untuk pakan ikan, atau produk turunan lain. Kota lain sudah memulai, kenapa kita tidak bisa?” imbuhnya.
Deni juga mengingatkan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan juga perencanaan jangka panjang pengelolaan sampah di Samarinda.
“Kita ingin DLH punya roadmap yang jelas. Setiap kota punya pola berbeda, tapi prinsipnya sama: sampah bukan lagi masalah, melainkan bisa menjadi sumber daya baru. Itu yang harus kita kejar,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
