Samarinda, VivaNusantara– Forum Pemimpin Redaksi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Timur menyayangkan pencabutan kartu wartawan CNN Indonesia oleh Biro Pers Sekretariat Presiden. Langkah tersebut dinilai sebagai preseden buruk bagi iklim kebebasan pers di Indonesia.
Dalam pernyataan sikap resmi, Forum Pemred SMSI Kaltim menegaskan bahwa tindakan itu tidak sepatutnya terjadi di era demokrasi. “Kebebasan pers adalah hak yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang Pers. Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, mestinya diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi, hak jawab, atau Dewan Pers, bukan dengan cara yang menghalangi kerja jurnalistik,” tegas Ketua Forum Pemred SMSI Kaltim, Endro S Efendi dalam pernyataan sikap, Senin (29/9/2025).
Lebih lanjut, Forum Pemred mengingatkan agar peristiwa ini menjadi perhatian hingga ke daerah. Kepala daerah di Kaltim baik gubernur, bupati maupun wali kota, diharapkan ikut menjaga suasana kondusif agar kebebasan pers tetap terjamin.
“Hubungan antara pemerintah dan media harus berjalan sehat, terbuka, dan saling menghormati,” lanjut Endro.
Forum Pemred SMSI Kaltim menekankan, pers merupakan pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi benar kepada publik. Oleh karena itu, menjaga kebebasan pers sama artinya dengan menjaga demokrasi dan kepercayaan masyarakat.
“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya kebebasan pers di Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : TW
Editor : TW
