Samarinda, VivaNusantara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan tambahan insentif bagi guru honorer non-ASN hingga Rp1 juta per bulan. Namun, saat ini baru Rp500 ribu yang bisa dicairkan, dan rencana kenaikan bergantung sepenuhnya pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyebut kebijakan ini sebagai bentuk perhatian terhadap guru.
“Pertama, doakan kami selalu sehat dan diberi kekuatan. Mudah-mudahan kemampuan APBD Kaltim selalu siap men-support semuanya, terutama guru-guru kita. Karena guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan sepanjang masa,” ujar Rudy, Kamis (27/11/2025).
Guru honorer mengakui tambahan insentif memang membantu, tetapi masih jauh dari cukup. Banyak yang menanggung biaya transportasi dan hidup sehari-hari di wilayah pesisir dan pedalaman. “Rp500 ribu saat ini terasa tidak signifikan, apalagi kami juga hanya menerima insentif pusat Rp300 ribu per bulan. Banyak dari kami tetap harus mencari pekerjaan tambahan,” kata seorang guru honorer di Samarinda yang enggan disebut namanya.
Jika rencana pemerintah daerah terealisasi, total insentif gabungan dengan pusat bisa mencapai Rp1,4 juta per bulan. Namun, pengamat pendidikan menilai angka itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan hidup layak guru honorer. Tantangan administrasi dan keterbatasan APBD juga berpotensi menunda realisasi insentif.
Rudy menekankan, perhatian terhadap guru bukan sekadar angka, tetapi juga amanat moral bagi profesi yang membentuk karakter generasi Kaltim.
“Mereka garda terdepan. Karena merekalah kita ini bisa berdiri sampai hari ini,” tutupnya.
Meski pemerintah menegaskan komitmen, guru honorer di lapangan masih menunggu kepastian pencairan dan kelayakan nominal, terutama di daerah yang selama ini tertinggal dari sisi akses dan transportasi.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
