Samarinda, VivaNusantara — Menghadapi ancaman banjir yang semakin kompleks, Pemkot Samarinda mulai menggeser strategi penanganan dari sekadar perbaikan drainase menuju pendekatan kawasan hulu. Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) kini mendorong pembangunan kolam retensi berskala besar yang sebagian besar berada di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).
Ketua TWAP Samarinda, Syaparudin, mengungkapkan bahwa hasil survei lapangan menunjukkan sejumlah titik di hulu berpotensi besar dijadikan folder air. Dua lokasi yang dinilai paling strategis berada di Desa Tanah Datar dan Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak, Kukar.
Tinjauan lapangan di Desa Tanah Datar dan Desa Sungai Bawang, Muara Badak, Kukar—kolaborasi Samarinda–Kukar, Selasa (25/11/2025). (Foto: HO)
“Kami melihat peluang besar membangun kolam retensi di Tanah Datar. Ini krusial sebagai penampung air saat puncak hujan dan untuk mengurangi tekanan debit yang turun ke Samarinda,” ujar Syaparudin, Selasa (25/11/2025).
Dengan adanya folder di hulu, volume air bisa ditahan sementara sebelum dilepas bertahap menuju sungai. Cara ini dinilai efektif mengurangi beban Sungai Karang Mumus (SKM), yang selama ini menjadi jalur utama limpasan banjir menuju pusat kota.
Selain kawasan hulu, TWAP juga mengidentifikasi titik kritis lain di Loa Janan Ilir ke kilometer 8, jalur Samarinda–Balikpapan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu titik merah banjir, terutama di zona Tani Aman dan Loa Janan Ilir.
“Jika memungkinkan dibangun kolam retensi di kilometer 8, ini bisa memutus aliran cepat air dari Kukar sebelum masuk ke permukiman warga,” jelasnya.
Syaparudin menyebutkan bahwa kerja sama teknis dengan Pemkab Kukar mulai bergerak lebih konkret. Rencananya, Kukar akan menangani intervensi di wilayah administrasinya, sementara Samarinda fokus pada infrastruktur pengendalian banjir di dalam kota. Namun keputusan final membutuhkan pertemuan empat pihak: Pemprov Kaltim (Dinas PUPR), Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV.
“Ini urusan lintas daerah. Maka harus difasilitasi provinsi agar ada dasar teknis dan legal yang kuat,” tegasnya.
TWAP berharap seluruh skema, mulai kolam retensi hulu, revitalisasi drainase, hingga pengaturan aliran SKM, dapat dipadukan dalam satu peta risiko regional. Dengan pendekatan ini, penanganan banjir tidak lagi bersifat lokal, mengingat sebagian besar sistem hidrologi yang memengaruhi Samarinda berada di luar batas kota.
Penulis : Ellysa
Editor : TW
