Samarinda, VivaNusantara.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyegaran sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama. Rotasi tersebut menyentuh sejumlah perangkat daerah strategis, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Jaya Mualimin (kanan) dan Andi Muhammad Ishak (kiri)
Foto : *Tya
Dua pejabat yang mengalami pertukaran posisi adalah Jaya Mualimin dan Andi Muhammad Ishak.
Jaya Mualimin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim kini dipercaya memimpin Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim. Sementara Andi Muhammad Ishak kembali menduduki jabatan Kepala Dinkes Kaltim setelah sebelumnya memimpin Dinsos Kaltim.
Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/3588/BKD/III tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 September 2026.
Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (28/9/2026).
Jaya mengatakan dirinya siap menjalankan amanah di mana pun ditempatkan.
“Jabatan ini amanah. Kami prajurit mau ditempatkan di mana saja, siap untuk menjalankan,” ungkap Jaya.
Menurut Jaya, tugas barunya sebagai Kepala Dinsos Kaltim menghadirkan tantangan berbeda. Persoalan sosial yang harus ditangani memiliki cakupan luas, termasuk pelayanan bagi penyandang disabilitas dan anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Ia juga memastikan sejumlah program yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan, termasuk program terkait kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran.
“Saya ingin melanjutkan programnya Pak Andi Ishak. Terutama juga terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada,” ujarnya.
Jaya mengungkapkan, rencana penyegaran jabatan sebenarnya telah dibicarakan sejak beberapa bulan sebelumnya. Namun, kepastian mengenai penempatan barunya baru diterima menjelang pelaksanaan pengambilan sumpah.
Andi Ishak: Konsolidasi Jadi Langkah Awal
Sementara itu, Andi Muhammad Ishak kembali ke Dinkes Kaltim. Jabatan tersebut bukan wilayah baru baginya.
Sebelum dipercaya memimpin Dinsos Kaltim, Andi pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinkes Kaltim dan juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinkes Kaltim.
Setelah kembali ke Dinkes, langkah pertama yang akan dilakukan Andi adalah melakukan konsolidasi internal sekaligus memetakan berbagai persoalan yang masih dihadapi perangkat daerah tersebut.
“Kami juga akan segera konsolidasi ke dalam dan menggali persoalan yang ada. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dan insyaallah kami juga akan mencari solusi tercepat yang bisa dilakukan,” kata Ishak.
Ia memastikan program yang sudah berjalan tetap dikawal. Sementara berbagai persoalan yang belum terselesaikan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.
“Dimanapun kita ditempatkan, pasti ada tantangan, ada masalah. Intinya kita harus siap untuk menghadapi tantangan itu dan untuk bisa menyelesaikan ini sebaik-baiknya,” tegasnya.
Dasmiah Pimpin Bapenda, Fokus Optimalisasi Pajak
Dalam penyegaran tersebut, Dasmiah, juga dipercaya memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Posisi Bapenda menjadi salah satu jabatan strategis karena berkaitan langsung dengan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Salah satu agenda yang sedang berjalan adalah relaksasi berupa pembebasan sanksi denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlangsung mulai 21 September hingga 22 November 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong penerimaan daerah.
Bapenda Kaltim menargetkan kebijakan tersebut ikut menopang pencapaian target penerimaan pajak daerah Kaltim sebesar Rp9,06 triliun. Layanan pembayaran juga diperluas melalui berbagai kanal digital serta Samsat Keliling.
Sebelumnya, Dasmiah tercatat pernah memimpin Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim. Dengan posisi barunya di Bapenda, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga penguatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi potensi pajak daerah.
Penyegaran sejumlah pejabat tersebut menempatkan tiga perangkat daerah dengan fungsi berbeda di bawah kepemimpinan baru: Dinsos dengan tantangan pelayanan sosial, Dinkes dengan agenda pelayanan kesehatan, dan Bapenda dengan tugas memperkuat kapasitas fiskal daerah.(*/Vn)
Editor : Tw
