Samarinda, VivaNusantara – Ribuan pekerja di sektor informal di Samarinda kini mulai mendapat jaring pengaman sosial. Mereka tak lagi harus merogoh kocek sendiri untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena biaya ditanggung pemerintah. Program ini menyasar kelompok rentan yang sehari-hari bergantung pada penghasilan pas-pasan dan pekerjaan berisiko.
Pemerintah Kota Samarinda memperluas perlindungan sosial bagi pekerja lewat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang sepenuhnya dibiayai pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini sekitar 19 ribu pekerja sudah terlindungi, dan jumlahnya bisa bertambah seiring verifikasi data miskin dan miskin ekstrem yang sedang berlangsung.
“Data awal kami ambil dari Dinas Sosial, lalu disaring berdasarkan indikator pekerja rentan, penghasilan di bawah upah minimum, pekerjaan tidak stabil, atau kondisi kerja berisiko,” jelas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda, M. Reza Pahlevi, di Kantor Disnaker Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (27/8/2025).
Penerima manfaat otomatis terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tanpa bayar iuran. Jika kecelakaan kerja terjadi, seluruh biaya perawatan ditanggung hingga sembuh. Jika meninggal, ahli waris menerima santunan hingga Rp42 juta serta beasiswa anak sampai kuliah.
Reza menyebut kelompok informal seperti tukang ojek pangkalan, buruh harian lepas, dan awak perahu tambangan Mahakam sebagai contoh pekerjaan rentan. “Pendapatan mereka tak menentu, risikonya tinggi. Dengan skema ini, setidaknya ada perlindungan dasar saat musibah datang,” ujarnya.
Disnaker juga menyiapkan pelatihan keterampilan, mulai dari K3 hingga digital marketing, untuk mengurangi kerentanan tenaga kerja lokal. “Perlindungan ini penting, tapi membekali skill jauh lebih penting agar warga tak selamanya bergantung pada jaring pengaman,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
