Samarinda, VivaNusantara – Hingga saat ini daya tampung bangku sekolah negeri masih sangat terbatas. Akibatnya banyak siswa lulusan SD yang kesulitan mendaftar saat akan melanjutkan ke jenjang SMP negeri.
Kondisi ini sering terjadi khususnya di kawasan yang pertumbuhannya cepat seperti Samarinda Utara, Sungai Kunjang, hingga Palaran. Dilihat secara kuantitas, Samarinda tercatat memiliki sekitar 165 SD negeri, 50 SMP negeri, serta hanya sekitar 20 SMA negeri. Komposisi yang tidak seimbang ini kerap dianggap sebagai sumber persoalan pemerataan akses pendidikan.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, memandang narasi tersebut tidak menggambarkan keseluruhan realitas. Ia menilai, ukuran ideal jumlah sekolah negeri tidak dapat disamakan dengan jumlah SD, apalagi jika dilihat dari konsep berjenjang dalam sistem pendidikan.
“Proporsinya tidak bisa disetarakan. Setiap jenjang punya kebutuhan unit yang berbeda. Tidak semua wilayah harus memiliki SMP atau SMA,” ujar Asli, Selasa (18/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan memang dirancang mengerucut, semakin tinggi jenjangnya, semakin sedikit jumlah satuan pendidikan yang dibutuhkan. Karena itu, menurutnya, persepsi seolah-olah Samarinda kekurangan SMP negeri perlu ditempatkan pada konteks yang tepat.
Asli juga menekankan bahwa pembangunan sekolah negeri tidak bisa dilakukan secara agresif tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap sekolah swasta yang selama ini turut menopang kebutuhan pendidikan warga. Ledakan pembangunan sekolah negeri dalam dua tahun terakhir, menurut Asli, harus menjadi bahan evaluasi serius.
Beberapa sekolah baru yang telah beroperasi pada 2025 antara lain SDN 028 Loa Bakung dengan konsep sekolah terpadu, SMPN 49 Balik Buaya, serta SMPN 50 Lobang Tiga.
Ia mengakui bahwa preferensi masyarakat terhadap sekolah negeri lebih tinggi karena faktor biaya. Namun, kebijakan pendidikan tidak bisa digerakkan hanya berdasarkan tekanan permintaan tanpa menimbang keseimbangan ekosistem pendidikan.
“Kalau sekolah negeri dibuka terus tanpa kalkulasi, sekolah swasta bisa gulung tikar satu per satu. Mereka ini mitra pemerintah, bukan pesaing,” tegasnya.
Asli memastikan bahwa evaluasi kebutuhan akan terus dilakukan, tetapi keputusan pembangunan sekolah harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemerataan, keberlanjutan, dan daya dukung wilayah.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
