Samarinda, VivaNusantara – Di tengah geliat kegiatan akademik dan interaksi dengan pejabat publik, kampus kerap menjadi ruang perdebatan tentang peran pejabat di lingkungan pendidikan tinggi. Suara mahasiswa yang kritis menjadi indikator seberapa terbuka pejabat menyikapi dinamika intelektual di perguruan tinggi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa mahasiswa butuh ruang bebas untuk mengkritik tanpa ancaman tekanan kekuasaan.
“Kalau serius membantu mahasiswa, tunjukkan lewat kebijakan, bukan janji,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).
Hal serupa juga diungkapkan oleh Akademisi Universitas Mulawarman, Unis Sagena. Ia mengingatkan pejabat publik agar tidak menjadikan kampus sebagai panggung kekuasaan atau arena pencitraan.
“Rektor dan gubernur itu sama-sama pejabat negara, kedudukannya setara. Tidak ada alasan merasa lebih tinggi lalu tersinggung dengan simbol atau kritik mahasiswa. Selama mahasiswa beradab, itu bagian dari dinamika intelektual,” tegas Unis.
Ia menyebut pejabat seharusnya datang ke kampus dengan pikiran terbuka dan siap berdialog, bukan membawa sikap defensif. “Kalau masuk ke kampus, harus siap mendengar suara berbeda. Kampus bukan panggung politik,” tandasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
