Samarinda, VivaNusantara – Pemerintah Kota Samarinda kembali menajamkan strategi penanganan banjir dengan memilih jalur kehati-hatian berbasis kajian teknis. Sejumlah titik rawan banjir dipastikan akan kembali dikaji secara lebih mendalam pada pekan depan, menyusul hasil koordinasi lintas instansi yang selama ini berjalan intens.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut penajaman kajian akan difokuskan pada beberapa kawasan yang selama ini menjadi langganan genangan, seperti Damanhuri, Tanah Merah, hingga Pampang.
“Minggu depan akan kita pertajam lagi beberapa kawasan titik banjir, termasuk Damanhuri, Tanah Merah, dan Pampang. Kajian yang tadi dipaparkan itu akan kita dalami bertahap,” ujar Andi Harun, Jumat (26/12/2025)
Ia menegaskan, hingga saat ini Pemkot Samarinda belum masuk pada tahap keputusan final atau eksekusi fisik. Pemerintah masih berada dalam fase kajian rencana kegiatan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, yang disinergikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta PUPR Provinsi Kalimantan Timur.
Ia juga menekankan, pendekatan ini sengaja diambil agar penanganan banjir tidak bersifat reaktif dan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan. Karena itu, setiap skema yang disiapkan harus diuji ulang sebelum diumumkan ke publik.
“Ini masih kajian rencana. Nanti akan kita dalami lagi. Bentuk penanganannya sebenarnya sudah ada, tetapi belum bisa kita ekspos karena masih sangat mungkin berubah,” jelasnya.
Andi Harun mengisyaratkan bahwa persoalan banjir di Samarinda tidak sepenuhnya bisa diselesaikan dalam satu wilayah administrasi. Sebab, sejumlah daerah aliran sungai dan sistem drainase saling terhubung dengan wilayah kabupaten sekitar.
Dalam konteks itu, Pemkot Samarinda telah menjalin koordinasi awal dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), meski baru pada level teknis internal di lingkungan PUPR.
“Koordinasi dengan Kukar sudah dilakukan di tingkat teknis. Nanti setelah seluruh kajian ini benar-benar matang, baru akan dilakukan pertemuan antar kepala daerah untuk menyepakati langkah penanganan lintas wilayah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak boleh dilakukan tergesa-gesa hanya demi menjawab tekanan publik jangka pendek. Kesalahan perencanaan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Karena itu kita pilih jalur yang paling aman secara teknis dan kebijakan. Supaya setiap langkah yang diambil benar-benar memberi dampak,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
