Samarinda, VivaNusantara – Mengawali pembukaan tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur langsung menggelar Rapat Paripurna (Rapur). Kegiatan perdana ini diikuti 33 anggota dewan, 14 diantaranya menghadiri rapat melalui sambungan virtual.
Rapur kali ini difokuskan pada penyampaian laporan komprehensif pelaksanaan kegiatan DPRD Kalimantan Timur selama Masa Sidang ke-3 Tahun 2025. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan laporan tersebut tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi menjadi landasan awal untuk mengevaluasi jalannya roda pemerintahan, khususnya di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.
Ia menilai, proses penilaian kinerja eksekutif belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena mekanisme evaluasi formal melalui LKPJ belum dimulai. Pembahasan tersebut nantinya akan dilakukan secara khusus oleh panitia yang dibentuk DPRD.
“Penilaian resmi tentu menunggu agenda LKPJ gubernur. Di sana baru bisa dilihat secara utuh apa yang sudah berjalan dan apa yang masih perlu diperbaiki,” terangnya, usai Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kaltim di Gedung D Jalan Teuku Umar Samarinda, Jumat (2/1/2026).
Ia mengungkapkan, pada fase awal pemerintahan, relasi komunikasi antara DPRD dan pihak eksekutif sejauh ini terbangun cukup konstruktif. Namun, DPRD masih menahan diri untuk menarik kesimpulan lebih jauh terkait efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Secara komunikasi saya melihat masih terjaga dengan baik. Tapi untuk menilai pelaksanaan program, kami harus menunggu laporan pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi,” lanjutnya.
Hasanuddin juga menyoroti belum dilaksanakannya kunjungan daerah pemilihan (dapil) oleh anggota DPRD dalam konteks pembahasan APBD Perubahan. Padahal, kunjungan tersebut selama ini menjadi sarana utama bagi dewan untuk memantau secara langsung realisasi bantuan dan program pemerintah di daerah.
“Biasanya kami turun ke dapil masing-masing untuk melihat langsung bantuan keuangan dan program pemerintah. Untuk APBD Perubahan kali ini, agenda itu memang belum berjalan,” jelasnya.
Meski demikian, ia memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan awal pemerintah provinsi yang dinilai memiliki orientasi pembangunan jangka panjang, khususnya pada sektor infrastruktur. Salah satu rencana yang mendapat perhatian adalah pembangunan akses jalan hingga ke wilayah pedalaman, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu.
“Langkah-langkah awal yang ditempuh cukup menjanjikan. Infrastruktur jalan ke daerah-daerah yang selama ini terisolasi mulai menjadi perhatian serius,” tuturnya.
Ia menambahkan, komitmen pembangunan juga mulai terlihat di wilayah lain seperti Kabupaten Berau, yang ditandai dengan keterlibatan langsung DPRD dari seluruh daerah pemilihan dalam kunjungan bersama gubernur ke lapangan.
“Seluruh dapil dilibatkan untuk melihat kondisi wilayah masing-masing. Saya optimistis, ke depan kualitas infrastruktur di Kalimantan Timur akan mengalami perbaikan yang signifikan,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
