Samarinda, VivaNusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) dipahami sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat mutu pendidikan. Kebijakan ini ditegaskan bukan ditujukan sebagai beban tambahan bagi peserta didik, melainkan instrumen untuk memperbaiki sistem evaluasi yang lebih adil dan inklusif.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa TKA kini menjadi tolok ukur pendidikan harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama.
“Tujuannya agar fasilitas pendidikan dapat disiapkan dengan baik,” tegasnya, usai sosialisasi penerapan TKA, di Lantai 5 Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (24/5/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa TKA dirancang untuk memberikan ruang pertumbuhan bagi setiap anak agar berkembang sesuai potensinya. Ia menilai sistem pendidikan selama ini masih belum cukup adil dalam mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik.
TKA juga menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penilaian akademik di tingkat individu, apalagi sejak ditiadakannya UN. Karena itu, TKA berfokus pada tiga mata pelajaran inti, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, dengan dua mapel sisanya ialah pilihan siswa, yang dianggap paling strategis dalam mendukung penguasaan bidang studi lain.
Kebijakan ini disinergikan dengan mekanisme Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) untuk masuk perguruan tinggi. Meski menggantikan UN, TKA tidak wajib, karena sifatnya adalah sebagai pengakuan prestasi dan bukan penentu kelulusan. Istilah ‘ujian’ dihilangkan disebabkan oleh kesannya yang traumatis dan selalu dihubungkan dengan lulus atau tidak lulus.
“Rapor TKA harus jadi peta jalan dalam perbaikan kita, jadi tidak berhenti pada dokumen administratif saja,” tandasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
