Samarinda, VivaNusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengukir prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Ini menjadi raihan ke-12 kalinya secara berturut-turut, yang menunjukkan komitmen kuat Pemprov dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Opini tersebut diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Wagub Seno Aji menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan pengawasan legislatif. Ia menekankan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi pemacu semangat untuk meningkatkan pelayanan publik dengan budaya transparansi.
BPK RI mengakui bahwa laporan keuangan Pemprov Kaltim telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, lengkap dalam pengungkapan, taat regulasi, dan efektif dari sisi pengendalian internal. Namun, masih terdapat 27 temuan dan 63 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, termasuk evaluasi program Beasiswa Kaltim Tuntas.
Menanggapi itu, Seno Aji menegaskan pihaknya menargetkan penyelesaian evaluasi dalam waktu 60 hari kerja. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltim sebagai mitra strategis dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
“Keterbukaan laporan keuangan bukan hanya untuk memenuhi standar audit, melainkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” tegas Seno Aji.
Penulis: Intan
