Jakarta, Vivanusantara.id – Batas waktu pemenuhan 17 Tuntutan Rakyat dalam gerakan 17+8 sejatinya berakhir pada Jumat (5/9/2025). Sejumlah lembaga negara mulai dari Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI hingga kementerian ekonomi mulai memberikan sinyal tanggapan, meski realisasinya belum sepenuhnya berjalan.
Berdasarkan catatan platform independen Bijak Memantau, hingga Jumat malam terdapat 10 tuntutan berstatus “baru mulai”, 4 dinilai “mundur”, 8 “belum digubris”, sementara hanya 3 yang dinyatakan “sudah dipenuhi”.
Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya belum merespons langsung, akhirnya buka suara pada Senin (8/9/2025). Ia menilai usulan pembentukan tim investigasi independen adalah gagasan yang masuk akal dan bisa dirundingkan. “Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” ujarnya di Jakarta.
Meski terbuka terhadap gagasan transparansi, Prabowo memberikan pandangan berbeda terkait tuntutan penarikan personel TNI dari pengamanan sipil. Menurutnya, TNI tetap memiliki mandat konstitusi menjaga masyarakat dari ancaman terorisme maupun kerusuhan. “Membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable. Saya akan melaksanakan tugas sesuai UUD,” tegasnya.
Sebelum Presiden angkat bicara, sejumlah pejabat sudah lebih dulu merespons. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, usai menerima delegasi BEM SI Kerakyatan menyatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Presiden dan kementerian terkait. Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan suara rakyat harus dihargai, sementara Penasihat Khusus Presiden Wiranto menegaskan pemenuhan tuntutan tidak bisa sekaligus, melainkan bertahap.
DPR RI melalui rapat konsultasi memutuskan enam langkah, antara lain penghentian tunjangan rumah anggota DPR, moratorium kunjungan kerja luar negeri, serta pemangkasan fasilitas. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut keputusan ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi.
Di sisi partai politik, Golkar menyatakan masih mempelajari aspirasi, sedangkan PAN mengambil langkah konkret dengan menonaktifkan beberapa kader DPR sekaligus menghentikan gaji dan fasilitasnya. PAN juga membuka kanal pengaduan publik melalui media sosial dan call center.
Polri menegaskan tidak antikritik terhadap tuntutan pembebasan demonstran. Karopenmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Polri harus menjadi organisasi modern yang terbuka. Dari pihak TNI, Kapuspen TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menegaskan institusinya menghormati desakan agar tentara kembali ke barak, meski pelaksanaannya menunggu arahan Presiden.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tuntutan pekerja dengan menekankan komitmen pemerintah mencegah PHK massal dan memperluas lapangan kerja. “Mencegah PHK memang sudah menjadi tugas pemerintah. Deregulasi yang kami dorong di sejumlah industri di Jawa diproyeksikan membuka lebih dari 100.000 lapangan kerja,” katanya.
Meski sejumlah langkah awal sudah terlihat, mayoritas tuntutan masih dalam tahap pembahasan. Dengan pernyataan terbaru Presiden, publik kini menanti apakah komitmen dialog akan benar-benar berujung pada eksekusi nyata terhadap 17 Tuntutan Rakyat.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
