Denpasar, VivaNusantara – Di tengah dorongan kuat percepatan pencegahan korupsi, data implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) justru menunjukkan masih adanya daerah yang belum sepenuhnya siap secara sistem dan infrastruktur.
Dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, siang ini, Kamis (12/2/2026) di Bali terungkap bahwa 524 pemerintah daerah atau 95,97 persen telah menerapkan penatausahaan dan akuntansi berbasis SIPD RI.
Namun, masih terdapat 22 pemerintah daerah atau 4,03 persen yang belum optimal menggunakan sistem tersebut, dengan alasan kendala jaringan dan infrastruktur.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, menegaskan bahwa transformasi digital pengelolaan keuangan daerah bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
“Digitalisasi adalah instrumen transparansi. Jika sistem belum berjalan optimal, maka risiko tata kelola ikut terganggu,” tegasnya.
Alasan Teknis atau Lemahnya Komitmen?
Secara resmi, 22 daerah tersebut disebut masih menghadapi kendala jaringan dan infrastruktur. Namun, sejumlah pihak menilai persoalan ini tidak bisa semata-mata dibaca sebagai hambatan teknis.
Pasalnya, SIPD dirancang sebagai sistem nasional untuk memastikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah berjalan terintegrasi dan terkontrol. Keterlambatan adopsi berpotensi membuka celah ketidaktertiban administrasi hingga lemahnya pengawasan.
Di sisi lain, Wamendagri juga menyinggung masih adanya kepala SKPD maupun pejabat daerah yang sulit ditemui saat BPK melakukan pemeriksaan. Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan semangat Presiden RI dalam mempercepat pencegahan korupsi.(TW)
Editor : TW
