Mahakam Ulu, VivaNusantara – Di jalur menuju Mahakam Ulu, jalan bukan sekadar rusak, ia seperti belum pernah benar-benar selesai dibangun. Di kawasan Mamahak Teboq, ruas darat yang menghubungkan Kutai Barat dengan Mahulu berubah menjadi lintasan ekstrem, lumpur menelan roda, lubang menganga, dan kendaraan terjebak berjam-jam tanpa kepastian.
Ini bukan cerita satu-dua titik. Ini potret akses utama sebuah kabupaten.
Padahal di atas kertas, harapan itu ada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran Rp90 miliar dalam APBD 2026 untuk melanjutkan pembangunan ruas Tering–Ujoh Bilang. Proyek sepanjang 136 kilometer ini dirancang sebagai tulang punggung konektivitas menuju Mahakam Ulu—menggabungkan konstruksi aspal dan rigid beton, dengan target rampung pada 2026 hingga 2027.
Data pemerintah menyebut, dari total panjang tersebut, sekitar 80–90 kilometer sudah dikerjakan. Sisanya, kurang lebih 40 kilometer, masih dalam tahap percepatan. Jika tuntas, jalur ini diklaim akan memangkas waktu tempuh secara signifikan dan mengakhiri isolasi wilayah yang selama ini terjadi.
Namun di lapangan, waktu seolah berjalan lebih lambat dari target.
Warga masih berjibaku dengan jalan yang lebih mirip kubangan panjang. Saat hujan turun, jalur berubah menjadi lumpur tanpa batas. Ketika kemarau datang, debu tebal dan batu tajam mengambil alih. Perjalanan darat bukan lagi soal jarak, tapi soal bertahan, apakah kendaraan bisa lolos, atau harus bermalam di tengah jalan.
“Kalau hujan, kami bisa berjam-jam bahkan sampai menginap di jalan. Mobil sering terjebak, kadang harus ditarik ramai-ramai. Ini bukan jalan lagi, ini perjuangan,” ujar Agustinus, warga Mahakam Ulu.
Ia menyebut, kondisi ini bukan hal baru, melainkan rutinitas yang sudah bertahun-tahun dialami masyarakat. Biaya transportasi melonjak, harga barang ikut naik, dan akses layanan dasar seperti kesehatan menjadi tidak pasti.
Ironi itu terasa semakin tajam ketika melihat aktivitas di sekitar. Di dekat jalur yang sama, perusahaan seperti Ratah Timber Company tetap beroperasi. Distribusi hasil hutan berjalan. Sementara masyarakat harus menanggung ongkos mahal, keterlambatan logistik, hingga risiko keselamatan hanya untuk mobilitas dasar.
Pemerintah juga menyebut pembangunan tidak hanya fokus pada jalan, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti jembatan—termasuk Jembatan Sungai Mobong—yang dikerjakan melalui kolaborasi APBD, APBN, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Selain itu, perhatian juga diarahkan ke ruas perbatasan seperti Long Bagun menuju Long Pahangai, wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Semua rencana itu terdengar besar. Tapi bagi warga Mahakam Ulu, ukuran pembangunan bukan pada angka anggaran—melainkan pada satu hal sederhana, apakah jalan bisa dilalui hari ini?
Lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, dan puluhan tahun Kalimantan Timur berdiri, akses menuju Mahakam Ulu masih berkutat pada persoalan yang sama. Jalan belum benar-benar hadir sebagai hak dasar, melainkan masih sebagai proyek yang terus dijanjikan.
Rp90 miliar telah dialokasikan. Target sudah ditetapkan. Progres sudah dilaporkan.
Namun suara warga seperti Agustinus menjadi pengingat paling jujur,
di tengah angka dan rencana, ada kenyataan yang belum berubah, jalan masih lumpur, dan harapan masih tertahan di ujung perjalanan.
Penulis : Agustinus
Editor : TW
