Samarinda, VivaNusantara– Wali Kota Samarinda Andi Harun mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat realisasi bantuan keuangan dan dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, percepatan transfer anggaran menjadi kunci agar pembangunan daerah tidak terhambat di tengah kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026). Rakor tersebut dihadiri seluruh kepala daerah dari 10 kabupaten/kota sebagai upaya menyamakan persepsi dalam pengelolaan APBD sekaligus memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan APBD harus menjadi instrumen utama pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen anggaran.
Ia mengatakan dinamika ekonomi yang terus berubah menuntut tata kelola keuangan daerah yang lebih adaptif, akuntabel, dan terkoordinasi. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur juga memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap APBD kabupaten/kota agar penyusunan anggaran selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp4,76 triliun serta belanja bagi hasil sebesar Rp1,12 triliun kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Andi Harun mengapresiasi inisiatif Gubernur Rudy Mas’ud yang mempertemukan seluruh kepala daerah dalam forum koordinasi. Menurutnya, rakor seperti ini telah lama dinantikan dan perlu menjadi agenda rutin.
“Kalau perlu setiap tiga bulan, bahkan lebih sering. Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, koordinasi yang intensif menjadi kebutuhan agar tantangan yang dihadapi kabupaten, kota, dan provinsi bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.
Namun, Andi Harun mengingatkan bahwa sinergi tidak cukup hanya dibangun melalui forum koordinasi. Ia meminta realisasi bantuan keuangan dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dipercepat karena hingga memasuki pertengahan tahun masih banyak daerah yang belum menerima transfer secara optimal.
Menurutnya, sejumlah proyek fisik yang didanai melalui bantuan keuangan provinsi sudah berjalan di lapangan, tetapi pencairan anggaran belum terealisasi sesuai harapan. Kondisi itu berpotensi menghambat penyelesaian pembangunan.
Selain bantuan keuangan, ia juga menyoroti realisasi dana bagi hasil pajak yang dinilai belum merata. Bahkan, Kota Samarinda disebut baru menerima sekitar 35 persen dari alokasi transfer yang semestinya diterima.
“Kami mengusulkan agar realisasi transfer tidak hanya baik pada tahap perencanaan, tetapi juga cepat dan merata dalam pelaksanaannya. Semakin cepat dana ditransfer, semakin cepat pula serapan APBD dan manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Andi Harun, percepatan transfer dana juga akan memudahkan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sejak awal sehingga kendala dapat segera diantisipasi tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.
Ia juga berharap setiap rapat koordinasi menghasilkan keputusan yang konkret, bukan sekadar menjadi forum pembahasan.
“Harus ada persoalan bersama yang diselesaikan di setiap rakor. Jangan berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan solusi yang bisa langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.
Andi Harun optimistis langkah konsolidasi yang diinisiasi Gubernur Rudy Mas’ud akan memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan membuat APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Timur.(Ls)
Editor : TW
