Oleh : Syafruddin Pernyata
Suatu hari saya menyusuri Sungai Mahakam. Air sungai mengalir tenang, sementara perahu yang saya tumpangi membelah arus menuju sebuah kecamatan di pedalaman. Di kejauhan, tampak sebuah jembatan beton berdiri kokoh. Bentangnya panjang, tiangnya menjulang, seolah menjadi lambang kemajuan.
Saya membayangkan betapa besar manfaat jembatan itu bagi masyarakat. Ia tentu dibangun untuk menghubungkan wilayah, memperpendek waktu tempuh, memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus membuka keterisolasian.
Ketika perahu merapat, saya bertanya kepada beberapa warga.
“Apakah jembatan itu sudah bisa dilewati?”
Mereka saling berpandangan, lalu tersenyum tipis.
“Belum, Pak. Sudah lebih dari sepuluh tahun.”
Saya terdiam.
Bukan karena jembatannya rusak. Bangunan itu masih berdiri kokoh. Persoalannya ternyata sederhana, tetapi sangat mendasar: jalan pendekat menuju jembatan belum tersedia.
Tanpa jalan pendekat, jembatan itu belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai penghubung.
Ironisnya, di bawah jembatan yang belum berfungsi itu, para pelancong kadang masih beruntung menyaksikan pesut Mahakam muncul sesaat ke permukaan untuk menghirup udara. Mamalia air tawar kebanggaan Kalimantan Timur itu seakan menjadi saksi bisu bahwa kemegahan tidak selalu menghadirkan kemanfaatan.
Pengalaman itu terus teringat setiap kali saya mendengar kata pembangunan.
Sejarah pembangunan tidak hanya dipenuhi kisah tentang bangunan yang berhasil berdiri. Ia juga menyimpan cerita tentang gedung yang bertahun-tahun tidak selesai, jalan yang terputus sebelum mencapai tujuan, pasar yang megah tetapi sepi, atau fasilitas yang berdiri indah namun tidak dapat dimanfaatkan karena unsur pendukungnya belum tersedia.
Semua itu mengajarkan satu hal sederhana: yang megah belum tentu berguna.
Mengapa hal seperti itu bisa terjadi?
Salah satu jawabannya adalah karena pembangunan tidak diawali dengan perencanaan yang matang. Yang dibangun lebih dahulu adalah bangunannya, bukan jalan pikirannya.
Padahal, hakikat pembangunan bukanlah sekadar mendirikan bangunan, melainkan menghadirkan kemanfaatan.
Ada pekerjaan yang boleh dilakukan secara spontan. Mengajak sahabat minum kopi, berjalan-jalan pada sore hari, atau singgah ke rumah kerabat. Tidak semuanya memerlukan rapat, gambar kerja, atau daftar anggaran.
Namun, pembangunan bukanlah salah satunya.
Membangun rumah, jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, pelabuhan, bahkan membangun sebuah desa, kabupaten, provinsi hingga negara, memerlukan perencanaan yang matang.
Perencanaan bukan sekadar menyusun daftar keinginan. Ia adalah proses menentukan mana yang paling penting, mana yang paling mendesak, mana yang harus didahulukan, dan mana yang dapat ditunda.
Sebab, sumber daya selalu terbatas, sementara kebutuhan hampir tidak pernah ada batasnya.
Dalam kehidupan demokrasi, pergantian pemimpin hampir selalu membawa semangat baru. Itu sesuatu yang baik. Namun, semangat saja tidak cukup.
Amanah yang diberikan rakyat bukanlah mandat untuk membangun apa saja yang diinginkan, melainkan tanggung jawab untuk menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Kekuasaan tidak pernah dapat menggantikan fungsi perencanaan.
Perencanaan dibuat agar pembangunan tidak mengikuti selera, melainkan kebutuhan. Tidak mengejar kemegahan, melainkan kemanfaatan. Tidak sekadar meninggalkan bangunan, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
Tanpa perencanaan yang baik, biaya mudah membengkak karena banyak hal luput diperhitungkan. Waktu penyelesaian molor karena pekerjaan harus diulang. Mutu bangunan menurun karena dikejar target. Konflik muncul karena kebutuhan masyarakat tidak benar-benar didengar. Risiko penyimpangan anggaran pun semakin besar ketika perubahan pekerjaan terjadi berkali-kali.
Kita sering melihat jalan yang baru selesai diaspal, beberapa bulan kemudian dibongkar kembali karena akan dipasang saluran drainase, pipa air bersih, atau kabel bawah tanah yang sebelumnya tidak direncanakan secara terpadu.
Aspal yang masih baik menjadi rusak. Anggaran bertambah. Masyarakat kembali menanggung ketidaknyamanan.
Dalam rumah tangga pun demikian.
Suami atau istri tidak dapat begitu saja membeli atau membangun sesuatu hanya karena memiliki uang. Mereka harus bertanya: apa yang paling dibutuhkan keluarga saat ini?
Mungkin keramik beranda sudah kusam dan ketinggalan zaman. Namun, jika atap kamar tidur bocor, dinding dapur mulai rapuh, atau instalasi listrik sudah membahayakan penghuni rumah, maka memperbaiki bagian-bagian itulah yang lebih bijaksana.
Kebutuhan harus didahulukan daripada keinginan.
Logika sederhana itu berlaku pula dalam pembangunan daerah.
Apa gunanya membangun gedung sekolah baru yang megah jika anak-anak masih harus menyeberangi sungai atau melewati jalan berlumpur untuk mencapainya?
Apa manfaat mempercantik gedung puskesmas apabila dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya belum tersedia?
Apa artinya membangun kawasan wisata yang indah apabila akses jalan, air bersih, dan jaringan telekomunikasi belum memadai?
Pembangunan yang baik selalu dimulai dengan pertanyaan, bukan dengan proyek.
Pertanyaannya sederhana: persoalan apa yang hendak diselesaikan?
Jika pertanyaan itu tidak pernah diajukan, pembangunan mudah berubah menjadi sekadar deretan bangunan. Banyak yang berdiri, tetapi sedikit yang benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
Perencanaan bukan berarti menolak perubahan. Rencana dapat disesuaikan ketika keadaan berubah karena bencana, krisis ekonomi, atau kebutuhan yang mendesak.
Namun, perubahan yang didasarkan pada kajian tentu berbeda dengan keputusan yang lahir karena selera sesaat.
Sesungguhnya, masyarakat tidak membutuhkan pembangunan yang paling megah. Mereka membutuhkan pembangunan yang paling berguna.
Yang akan dikenang oleh sejarah bukanlah berapa banyak bangunan yang kita dirikan, melainkan berapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik karenanya.
Sebab, yang megah belum tentu berguna. Tetapi sesuatu yang benar-benar berguna akan selalu memiliki kemuliaannya sendiri.
