Samarinda, VivaNusantara – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan perjuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dibangun di atas data, kajian akademik, dan argumentasi teknokratik, bukan sekadar narasi politik.
Ia memastikan siap bergabung dalam perjuangan tersebut, namun dengan syarat seluruh usulan didukung naskah akademik yang mampu membuktikan kebutuhan riil daerah.
“Saya akan ikut berjuang jika didukung naskah akademik dan dokumen teknokratik. Tetapi kalau hanya menggunakan narasi politik atau narasi perlawanan, saya tidak ikut,” tegas Andi Harun usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (3/8/2026).
Menurut Andi Harun, hubungan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota berada dalam satu sistem pemerintahan. Karena itu, penyampaian aspirasi fiskal harus dilakukan secara profesional dan berbasis bukti, bukan membangun opini di ruang publik.
Ia menilai pemerintah pusat tidak akan serta-merta mengabulkan permintaan tambahan TKD hanya karena adanya tekanan politik. Sebaliknya, pemerintah pusat akan menguji apakah APBD daerah benar-benar telah dikelola secara efektif dan diprioritaskan untuk pelayanan publik.
“Kalau kita mampu menunjukkan bahwa APBD sudah diarahkan untuk kebutuhan prioritas, tetapi masih belum cukup membiayai pelayanan masyarakat, itulah yang akan didengar pemerintah pusat,” ujarnya.
Andi Harun juga mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengevaluasi daerah-daerah yang mengaku mengalami keterbatasan fiskal. Evaluasi tersebut akan melihat apakah persoalan benar-benar disebabkan minimnya pendapatan daerah atau justru karena kualitas belanja yang belum efisien.
“Bisa saja APBD sebenarnya cukup, tetapi belanjanya tidak diarahkan pada program yang benar-benar mendukung pelayanan publik. Jangan sampai yang salah bukan pendapatannya, tetapi cara membelanjakannya,” katanya.
Menurutnya, fakta dan data jauh lebih kuat daripada retorika politik. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyajikan potret kondisi fiskal secara objektif agar pemerintah pusat memiliki dasar yang kuat untuk mempertimbangkan tambahan transfer ke daerah.
“Yang berbicara nanti bukan kepala daerah, tetapi data. Kalau datanya kuat, pembahasannya tidak perlu panjang. Pemerintah pusat akan lebih mudah memahami kebutuhan daerah dibanding hanya mendengar narasi politik,” tegasnya.
Andi Harun menyambut baik komitmen Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang akan menyiapkan naskah akademik sebagai dasar perjuangan bersama ke pemerintah pusat. Menurutnya, pendekatan berbasis kajian ilmiah akan memberikan legitimasi yang lebih kuat dibanding sekadar menyampaikan tuntutan politik.
“Kalau diajak berjuang untuk kepentingan daerah, tentu saya ikut. Tetapi perjuangan itu harus berbasis data, kajian, dan dokumen teknokratik agar menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(Ls)
Editor : TW
