Samarinda, VivaNusantara – Riak penolakan tengah mengguncang tubuh Partai Gerindra. Gelombang ketidaksetujuan muncul dari kader dan organisasi sayap partai di berbagai daerah yang menilai ada upaya memaksakan figur luar masuk ke barisan partai tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan arah perjuangan.
Salah satu nama yang jadi sorotan adalah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang dikabarkan bakal bergabung ke Gerindra. Rencana itu ditolak secara terbuka oleh sejumlah kader, termasuk dari Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kalimantan Timur.
Budi Arie dinilai sebagian kalangan tengah mencari perlindungan politik usai dicopot dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM dalam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Namanya juga belakangan ikut terseret dalam dugaan praktik pengamanan situs judi online (judol) yang melibatkan sejumlah eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Mei lalu, nama Budi Arie disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap empat terdakwa. Ia diduga meminta jatah sebesar 50 persen dari hasil praktik pengamanan situs judi online tersebut. Budi Arie bahkan sempat diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.
Catatan rekam jejak itu menjadi alasan utama munculnya penolakan dari kader Gerindra di berbagai daerah. Ketua Tidar Kalimantan Timur, Ahkmed Reza Fachlevi, menegaskan pihaknya menolak keras rencana bergabungnya Budi Arie ke Gerindra.
“Tidar Kaltim menolak. Kami telah mencermati dengan hati-hati agar kader-kader muda Gerindra tidak bingung terhadap arah perjuangan partai. Kami ingin siapa pun yang bergabung dengan Gerindra adalah sosok berintegritas dan memiliki rekam jejak bersih,” tegas Reza, Kamis (13/11/2025).
Reza yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu menilai integritas menjadi kunci utama dalam perjuangan politik Gerindra. Ia menilai, figur-figur yang dihadirkan partai harus mencerminkan nilai kejujuran dan perjuangan rakyat, bukan sekadar kepentingan pragmatis.
“Di Gerindra, kader diajarkan untuk jujur dan berpegang pada akar perjuangan. Kami tahu Gerindra adalah partai inklusif, terbuka bagi siapa pun. Namun, itu bukan berarti memberikan karpet merah kepada individu tertentu tanpa melihat rekam jejaknya,” ujarnya.
Sebagai catatan, dalam persidangan kasus judi online terungkap bahwa pada April 2024, setelah praktik pengamanan situs judi online dihentikan di lantai 3 Gedung Kominfo, para terdakwa sempat menemui Budi Arie di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Mereka disebut meminta izin melanjutkan aktivitas di lantai 8, dan permintaan tersebut diduga disetujui oleh Budi Arie.
Isu bergabungnya Budi Arie ke Gerindra kini masih bergulir di internal partai. Sementara DPP Gerindra hingga berita ini diterbitkan belum memberikan pernyataan resmi terkait sikap partai atas wacana tersebut.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
