Samarinda, ViaNusantara — Seniman senior Butet Kertaredjasa menyampaikan kritik sosial terhadap kondisi birokrasi dan kepemimpinan nasional. Dengan gaya satire khasnya, ia mengibaratkan birokrasi sebagai panggung teater yang tengah mempertontonkan “drama bohong-bohongan”.
Menurut Butet, pernyataan dan kebijakan di tingkat pusat kerap memberi dampak hingga ke daerah. Ia menilai para birokrat di daerah sering kali hanya menjalankan arah kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kalau pemimpinnya di pusat bohong, ya yang di bawah ikut main peran. Ngomong efisiensi, tapi yang terjadi pemborosan. Katanya mau memperbaiki gizi, tapi pendidikan malah dirusak. Jadi ya sudah, enggak usah terlalu didengerin,” kata Butet.
Komentar tersebut disampaikan saat makan siang bersama sejumlah seniman di Warung Sahabat Gusdur, Perum Bumi Sambutan Asri, Selasa (28/4/2026).
Dalam suasana santai, pernyataan Butet disambut tawa para hadirin. Ia juga menyampaikan guyonan bernada kritik kepada kalangan birokrat agar berani berpikir jernih dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kalau birokratnya nanti berani, ya ikut revolusi,” ujarnya sambil berkelakar.
Pesan untuk Anak Muda
Di balik kritik sosial yang disampaikan, Butet juga menitipkan pesan kepada generasi muda agar tidak meninggalkan dunia teater. Menurut pemilik nama lengkap Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa ini, seni peran bukan sekadar hiburan, tetapi juga ruang pembelajaran yang membentuk karakter, kedisiplinan, dan cara berpikir.
“Jangan kapok main teater, karena jelas ada manfaatnya. Saya dibesarkan oleh etos dalam bermain teater,” katanya.
Butet mengaku banyak orang mengira penampilannya di panggung berlangsung spontan. Padahal, menurut dia, sebuah pertunjukan memerlukan proses latihan yang panjang.
“Tampaknya saja spontan. Padahal saya latihan bisa tiga sampai enam bulan, menghafal skrip dan macam-macam,” ungkapnya.
Ia menambahkan, teater mengajarkan pentingnya kejujuran dalam memainkan peran. Karena itu, ia berharap nilai-nilai tersebut juga hadir dalam kehidupan publik dan tata kelola pemerintahan. (*)
Editor: TW
