Samarinda, VivaNusantara — Gelombang kritik publik terhadap anggaran renovasi fasilitas gubernuran senilai Rp25 miliar memaksa Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, angkat bicara. Ia meminta maaf kepada masyarakat, menjanjikan audit terbuka, sekaligus siap menanggung biaya pribadi untuk sejumlah fasilitas yang dianggap berlebihan.
Polemik mencuat setelah publik menyoroti item pengadaan seperti kursi pijat dan akuarium air laut dalam paket renovasi rumah jabatan gubernur. Di tengah tekanan itu, Rudy menyampaikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya.
“Sebagai gubernur, saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan bahkan kritik yang keras,” ujarnya.
Ia mengakui kegaduhan yang terjadi dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kaltim.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.
Janji Bayar Sendiri Item Kontroversial
Dalam penjelasannya, Rudy menyebut anggaran Rp25 miliar berasal dari APBD Kaltim Tahun 2025 dan telah dirancang sebelum dirinya menjabat. Namun, ia tetap mengambil tanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.
Sorotan tajam publik terutama mengarah pada pengadaan kursi pijat senilai sekitar Rp125 juta dan akuarium air laut hampir Rp200 juta.
Menjawab kritik itu, Rudy menyatakan siap membayar sendiri item yang dipersoalkan masyarakat.
“Saya akan menanggung secara pribadi item seperti kursi pijat dan akuarium air laut,” tegasnya.
Audit Terbuka untuk Redam Polemik
Rudy juga memastikan seluruh paket kegiatan akan dievaluasi ulang dan diaudit secara terbuka. Langkah itu disebut sebagai upaya menjaga transparansi penggunaan anggaran daerah.
Total anggaran Rp25 miliar sendiri terdiri atas 57 item kegiatan yang tersebar di rumah jabatan gubernur, ruang kerja gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, hingga fasilitas lain di kawasan gubernuran.
Untuk rumah jabatan gubernur dialokasikan sekitar Rp12 miliar, ruang kerja gubernur Rp8,2 miliar, dan rumah jabatan wakil gubernur Rp4,9 miliar.
Ia menegaskan, kritik yang datang dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah ke depan.
“Masukan dan kritik adalah bentuk cinta masyarakat terhadap Kalimantan Timur,” pungkasnya.(*)
Editor : TW
