Samarinda, VivaNusantara – an Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menjadi cermin bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melihat persoalan klasik tata kelola pendapatan daerah. Di tengah tuntutan pembiayaan pembangunan yang kian besar, catatan BPK menegaskan masih adanya ruang perbaikan serius dalam perencanaan, pengawasan, hingga akurasi target pendapatan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut rekomendasi BPK sebagai alarm koreksi yang harus ditanggapi secara menyeluruh, bukan sekadar formalitas tahunan. Menurutnya, temuan pemeriksa negara itu justru menunjukkan titik-titik lemah yang selama ini menghambat optimalisasi pendapatan daerah.
Ia menekankan, LHP seharusnya menjadi alat evaluasi lintas sektor agar pengelolaan pendapatan tidak lagi berjalan parsial dan rawan ketidaktepatan.
“Temuan-temuan BPK kami cermati, terutama yang berkaitan dengan ketepatan penetapan target pendapatan, efektivitas perencanaan, serta penguatan sistem pengendalian dan pengawasan internal,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Rudy mengakui, kualitas tata kelola pendapatan berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan layanan publik. Ketika perencanaan meleset atau pengawasan lemah, risiko pemborosan hingga ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu tak terelakkan.
Ia juga menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK tidak boleh berhenti pada penyelesaian administrasi semata. Catatan pemeriksaan, kata Rudy, harus benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya laporan di atas kertas.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan seluruh OPD agar menindaklanjuti temuan BPK sesuai tenggat dan mekanisme yang ditetapkan. Evaluasi berkala melalui briefing mingguan disebut menjadi sarana pengawasan internal, meski efektivitasnya masih akan diuji pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Sorotan lain diarahkan pada pendapatan dari sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung daerah. Rudy menekankan pentingnya kehati-hatian agar dorongan peningkatan pendapatan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, yang justru berpotensi memunculkan beban ekologis dan fiskal di masa depan.
“Rekomendasi BPK akan dijadikan rujukan utama dalam menyempurnakan kebijakan daerah, memperkuat sistem pengendalian, serta membangun sinergi lintas sektor yang lebih solid,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
