Samarinda, VivaNusantara – Pemerintah Kota Samarinda harus menghadapi kenyataan pahit, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat akan dipangkas hingga 50 persen pada 2025. Pemangkasan ini memaksa pemerintah kota merombak prioritas anggaran secara besar-besaran, terutama di sektor infrastruktur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, Ananta Fathurrozi, menyebut rasionalisasi ini menggerus ruang fiskal kota hingga setengahnya.
Dengan itu, DBH Samarinda yang biasanya sekitar Rp1,6 triliun per tahun, tahun depan tinggal sekitar Rp800 miliar.
“Transfer dari provinsi juga kemungkinan turun separuh. Ini bukan kabar ringan,” ujarnya, belum lama ini.
Namun demikian ia menekankan, baik belanja pegawai, termasuk tunjangan tambahan penghasilan (TTP), tidak akan dipangkas.
“Pak Wali menegaskan, kesejahteraan ASN dan P3K harus aman. Kita tidak boleh mengikuti jejak daerah lain yang terpaksa merumahkan non-ASN. Ini harga mati,” kata Ananta.
Dengan ruang fiskal yang menyempit, sektor infrastruktur menjadi sasaran penyesuaian.
“40 persen anggaran wajib kita sediakan untuk infrastruktur. Tapi kita biasanya sering belanja lebih dari itu. Ke depan, belanja konstruksi akan disesuaikan, termasuk efisiensi di OPD,” jelasnya.
Krisis ini menurutnya menjadi peringatan keras tentang rapuhnya struktur keuangan daerah. “Selama PAD (Pendapatan Asli Daerah) belum kuat, kita selalu rentan setiap kali pusat melakukan rasionalisasi. Ini alarm keras untuk segera mengurangi ketergantungan fiskal,” tegasnya.
Ia menambahkan, efisiensi ini bukan sekadar angka, tapi soal bagaimana kota bisa tetap membiayai layanan dasar publik di tengah tekanan fiskal. “Kalau kita tidak segera menggenjot PAD, setiap pemangkasan dari pusat akan selalu terasa menyakitkan,” tandasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
